REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegur jajaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur imbas tersiarnya kabar pengajuan belanja alat tulis pulpen senilai Rp 124 miliar pada 2020. "Barusan kami ditegur juga sama Pak Gubernur. Karena kalau begini yang diserang Pak Gubernur, ini harus dipahami," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, Ade Narun, di Jakarta Rabu (30/10).

Teguran itu berkaitan dengan pengajuan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) pada APBD DKI Jakarta 2020 untuk belanja alat tulis kantor (ATK) senilai Rp 124 miliar. Besaran dana tersebut menjadi sorotan publik setelah Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya menemukan pengajuan ATK itu masuk dalam mata anggaran belanja alat tulis pulpen.

Ade yang baru menjabat sebulan menjadi Kasudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur mengaku telah meluruskan kabar tersebut kepada Anies. "Kami tidak melakukan hal itu dan kami sudah pastikan bahwa ketika kami diangkat dan dipindahkan, itu untuk integritaslah. Kami tidak melakukan itu," ujarnya.

Menurut Ade, dana Rp 124 miliar itu sifatnya adalah pengajuan dari 300-an sekolah negeri SD, SMP, SMA/SMK di Kecamatan Cakung, Duren sawit, Pulogadung, Matraman, dan Jatinegara pada Maret dan April 2019. ATK tersebut bukan hanya pulpen, tapi juga termasuk pensil, kertas, dan perlengkapan kantor lainnya.

Akibat kecerobohan staf, kata dia, terjadi salah input ke dalam rekening belanja pulpen. Namun saat ini pengajuannya sedang dilakukan validasi oleh tim anggaran Sudin Pendidikan Jaktim, hingga akhirnya dipangkas menjadi Rp 18 miliar untuk pengajuan ATK 2020 meski belum final. "Kita lihat kebutuhannya seperti apa. Kalau kepentingan buat pulpen juga buat apa. Memangnya buat saya jual lagi apa," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika