REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Wilayah Provinsi Jawa Tengah diperkirakan bakal memasuki musim hujan pada awal bulan November nanti. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyiapkan anggaran hingga Rp 23 miliar untuk mitigasi bencana hidrologi.

Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah Sudaryanto mengatakan, anggaran untuk mitigasi bencana hidrologi ini disiapkan melalui dana bantuan tak terduga Gubernur Jawa Tengah, Tahun Anggaran 2019.

Kendati musim penghujan diperkirakan akan datang pada awal November, puncaknya, akan berbeda di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Yakni antara bulan Januari hingga bulan Februari 2020.

“Sejumlah bencana yang perlu diwaspadai pada musim penghujan adalah bencana banjir, tanah longsor serta bencana angin puting beliung,” ungkapnya, di Semarang, Rabu (30/10).

BPBD Provinsi Jawa Tengah, kata Sudaryanto, telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi bencana dalam menghadapi musim penghujan nanti. Bahkan mitigasi sudah dimulai sejak peralihan musim (pancaroba) yang juga jamak menimbulkan bencana alam.

Saat ini, lanjutnya, beberapa wilayah di Jawa Tengah juga sudah mulai masuk musim pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, Sehingga masyarakat diingatkan untuk mewaspadai cuaca ekstrem.

“Hal ini ditandai dengan fenomena seperti angin kencang, petir dan curah hujan tinggi dalam durasi waktu yang singkat,” lanjut Sudaryanto.

Ia juga mengungkapkan, dampak pancaroba --pada tanggal 20 hingga 21 Oktober 2019 -- telah terjadi angin puting beliung dan terdapat 126 rumah warga yang tersebar di 82 desa mengalami rusak berat.

Bencana angin puting beliung ini sudah terjadi di wilayah sembilan kabupaten, yang meiputi Kabupaten Wonosobo, Brebes, Magelang, Boyolali, Tegal, Banjarnegara, Batang, Karanganyar, dan Kabupaten Wonogiri.

Sudaryanto menambahkan, BPBD Provinsi Jawa Tengah juga sudah melakukan koordinasi dengan seluruh BPBD kabupaten/ kota di Jawa Tengah, terkait kesiapan menghadapi pergantian musim serta puncak musim penghujan nanti.

Adapun antisipasi yang sudah dilakukan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah memperbarui inventarisasi data rawan bencana banjir dan tanah longsor, yang ada di 35 kabupaten / kota.

Selain itu juga mempersiapkan sarana, prasarana dan logistik bencana serta menggelar apel siaga bencana seperti bersih- bersih sungai, saluran dan lingkungan. “Gerakan ini dilakukan di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan menggandeng pihak-pihak terkait,” ungkapnya.

BPBD Provinsi Jawa Tengah, lanjut Sudaryanto, juga sudah mengidentifikasi tanggul- tanggul kritis maupun rawan kerusakan. Hasil identifikasi ini juga sudah dilaporkan kepada Kementerian PU melalui Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Selain itu juga menyiapkan posko dan mempublikasikan nomor posko siaga untuk memudahkan sistem pelaporan dari warga. “Termasuk untuk memudahkan sistem koordinasi antara daerah dengan Pemprov Jawa Tengah,” tambahnya.

Sudaryanto juga menyampaikan, terkait dengan evaluasi musim kemarau yang cukup panjang di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdapat 26 kabupaten/ kota yang terdampak bencana musim kering.

Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan hingga krisis air bersih yang dialami oleh warga.

BPBD Provinsi Jawa Tengah mencatat, 116 hektare lahan persawahan terbakar dan 1.720 hektare lahan hutan terbakar. “Kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah memang cukup banyak sebagai dampak musim kemarau yang relatif panjang dan kering tahun ini,” katanya.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi dan BPBD kabupaten/ kota untuk  meminimalisir dampak kekeringan adalah dengan melakukan droping air bersih dan upaya cepat memadamkan api pada kebakaran.

Terhtung sampai dengan 24 Oktober 2019, lanjut Sudaryanto, BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan 1.090 juta liter air bersih ke sembilan kabupaten terdampak kekeringan dan telah mengajukan permohonan bantuan air bersih.

Sedangkan total tangki air yang tersalurkan mencapai 26.117 tangki air, termasuk dari BPBD Kabupaten/Kota, bantuan CSR dan partisipasi swasta lainnya.

Bagi warga yang ingin menghubungi BPBD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan laporan kebencanaan, disiapkan posko selama 24 jam yang dapat diakses melalui berbagai saluran informasi.

“Antara lain melalui layanan pesan singkat (SMS0 di nomor 081 21556 495, Whatapps 088 1380 9409, Telp/ faks 024-3562293 atau melalui website www.bpbd.jatengprov.go.id,” lanjut Sudaryanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika