REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkunjung ke kediaman calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Idham Azis. Setelah itu, mereka akan mendengar masukan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait rekam jejak mantan Kapolda Sulawesi Tengah itu.
"Mereka akan datang menyampaikan catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah Pak Idham, ada yang dukung ada yang kontra," ujar Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).
Pandangan masyarakat itu akan menjadi salah satu pertimbangan Komisi III dalam fit and proper test yang akan diselenggarakan siang ini. Selain itu, kinerjanya selama di kepolisian juga akan diperhitungkan dalam menetapkan orang nomor satu di Polri ini.
"Kita mengukur beliau sebagai Kapolda ada masalah tidak dengan bapak-bapak sekalian, karena sebagai mitra tidak ada sesuatu yang luar biasa. Biasa-biasa aja sebagai sebuah tindakan bagi kepolisian," ujar Desmond.
Terkait hanya adanya calon tunggal Kapolri, ia menyebut bahwa itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. DPR hanya menjalankan tugasnya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Idham.
"Karena persoalan kekosongan jabatan Kapolri, karena Pak Wakapolri mau pensiun Desember ini kan," ujar Desmond.
Diketahui, Idham Azis merupakan calon tunggal Kapolri. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian pada 1988, yanh disebut mempunyai latar belakang karier yang mirip dengan mantsn Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yakni di bidang antiterorisme.
Ia pernah menjabat sebagai Kasat Jatantras Polda Metro Jaya, Kasat Reserse Polres Jakbar, Wakapolres Metro Jakbar, dan Kasubden Investigasi Densus 88/Antiteror Baresrim Polri. Serta, Kapolres Metro Jakbar Polda Metro Jaya (2009), Dir Reskrimum Polda Metro Jaya (2009-2010), Wakadensus 88 (2010-2013), Dirtipikor Bareskrim Polri (2013-2014), Kapolda Sulawesi Tengah.
Idham juga termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Saat ia tergabung dalam tim Bareskrim yang melumpuhkan teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005.
Ikuti Whatsapp Channel Republika