REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) baru saja mengumumkan keberhasilan pasukannya dalam memburu pemimpin Islamic State of Irak and Syria (ISIS) Abu Bakar Al Baghdadi. Pemimpin ISIS itu dinyatakan telah tewas dalam serangan tersebut. Tetapi hal ini dinilai tidak akan membuat penyebaran radikalisme dan terorisme berhenti.
Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan akan terus berkomitmen memberantas radikal terorisme hingga ke akarnya dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain. Melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Indonesia menjalin kerja sama Penanggulangan terorisme dengan pemerintah negara Maroko dalam bentuk penandatangan Memorandum of Understanding (MoU).
“Hari ini saya melakukan MoU dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Maroko (Nasser Bourita). Banyak hal yang kita kerjasamakan khususnya intelligence sharing (berbagi data intelijen), juga kemudian program pecegahan dan penindakan yang bisa kita kerjsamakan dengan pemerintahan Maroko,” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, MH, usai melakukan penandatangan MoU di Gedung Pancasla, Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Jakarta, Senin (28/10).
Lebih lanjut, Kepala BNPT mengatakan bahwa Maroko sendiri juga memiliki permasalahan yang mirip dengan yang dialami Indonesia terkait terorisme, seperti Foreign Fighter Teorism (FTF) yang ada di Suriah saat ini.
“Yang kita tahu mereka juga cukup banyak permasalahan-permasalahan yang dialami terkait radikalisme dan terorisme. Bahkan mereka ada sekitar 700-an FTF di Suriah sana, kalau kita kan hanya sekitar 500 jadi mereka lebih banyak. Jadi mereka ingin sharing dengan kita terkait program-program yang bisa dikerjasamakan termasuk masalah intelijen sharingnya,” tutur mantan Kabareskrim Polri tersebut.
Dikatakan alumni Akpol tahun 1985 ini, untuk penangan terkait FTF ini tentu tergantung dengan keputusan politik yang ada, baik di Indonesia maupun di Maroko itu sendiri.
“Terkait FTF di Suriah, tentu mereka opsinya cuma dua, apa akan tetap di sana atau kembali ke negara masing-masing. Nah di Maroko juga sampai saat ini belum ada keputusan politik terkait hal ini bagaimana menangani itu semua,” lanjut mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
