REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang akan mendapat hibah untuk pengembangan hutan sosial melalui Bank Pembangunan Jerman. Menurut Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Jawa Barat Epi Kustiawan, kerja sama tersebut dilakukan melalui skema Government to Government (G2G) antara pihak Jerman dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah tingkat II.
Khusus di Jawa Barat hibah pengembangan hutan sosial ini dilakukan di Kabupaten Garut. "Kenapa di Garut, Garut itu memang untuk IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) ada 8 unit Kemudian SK Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) 9 unit," ujar Epi, di Kantor Dishut Jabar, Kota Bandung, Senin (28/10).
Epi mengatakan, di Jabar sendiri hingga ada Oktober 2019 ini tercatat ada 89 unit yang mendapatkan IPHPS. Luasnya kurang lebih di angka 25.220 hektar dan dimanfaatkan oleh 15.600 KK.
"Jadi Garut itu memang paling banyak menerima SK," katanya.
Dengan begitu, kata dia, masyarkat bisa menggarap lahan hutan untuk diusahakan melalui Lembaga Masyarkat Desa Hutan. Adapun rata-rata dimanfaatkan untuk Multi Purpose Tree Species (MPTS) atau komoditas selain hasil kayu. Sementara untuk di Jabar, mayoritas dimanfaatkan untuk tanaman kopi. Tak terkecuali untuk kerjasama dengan Bank Pembangunan Jerman ini.
"Untuk Jabar ini kopi. Termasuk yang kemarin dikunjungi dari Jerman hadir ke sini untuk melihat survei. Dan pengelola kopinya dari koperasi Sunda Hejo," katanya.
Melalui kerjasama ini, kata dia, nantinya bagaimana bantuan tersebut dapat membentuk sistem informasi kehutanan sosial. Selain itu, pelatihan pengembangan kapasitas untuk fasilitator mediasi konflik serta penguatan kelembagaan atau kelompok-kelompok.
"Ini juga investasi langsung untuk mata pencaharian dan pengembangan usaha masyarkat. Lalu Pembentukan asosiasi grup. Dan tentu saja harus ada manajemen dan pemantauan proyek," kata dia.
Epi berharap, kerja sama dengan Bank Pembangunan ini dapat segera terealisasi. Dishut pun, mendukung penuh upaya tersebut. "Sekarang ini sedang penyusunan draft, MoU nya diharapkan tahun ini sudah selesai," katanya.
Selain di Jabar, kata Epi, hibah ini pun akan diberikan pada beberapa provinsi lainnya di Indonesia, di antaranya Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Jawa Timur. Di mana harapannya untuk mendorong usaha masyarkat dan kelestarian hutan.
"Mereka (Jerman) kan memandang justru bagaimana perhutanan sosial itu bisa maju, masyarakat sekitar hutan itu kan dulu termajinalkan, sehingga ingin mendorong supaya bisa lebih baik secara ekonomi," katanya.
Epi mengatakan, G2G dilakukan pihak Jerman bersama pemerintah pusat, pihaknya berharap pemegang IPHPS di Jabar dapat mengelola sendiri komoditas yang di hasilkan. Baik itu dari mulai budidaya hingga menjual produk unggulan hutan sosial.
Selain itu, Epi juga berharap tidak melulu tanaman kopi yang dikembangkan agar lebih beragam. Di Jabar memiliki 1.300 desa hutan dan 1.500 Lembaga Masyarkat Desa Hutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
