REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Puan Maharani, tak mempermasalahkan pengangkatan wakil menteri (wamen) oleh Presiden Joko Widodo. Walaupun sejumlah pihak menilai penunjukkan wakil menteri hanya upaya bagi-bagi kursi.
"Saya rasa Presiden sudah mempertimbangkan urgensinya bahwa ada kementerian yang besar kemudian tidak mungkin hanya dipimpin satu menteri saja," ungkap Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10).
Menurut mantan menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu, setiap kementerian memiliki banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Wamen, kata dia, akan dapat membantu para menterinya dalam menyelesaikan masalah-masalah itu.
"Insyaallah dengan adanya wamen bisa membantu menteri dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut lebih cepat dari periode lalu," jelasnya.
Ia memilih memberikan kesempatan para menteri dan wamen untuk bekerja terlebih dahulu sebelum melakukan penilaian. Saat ini, kata dia, para menteri dan wakilnya sudah memetakan masalah apa saja yang harus diselesaikan di masing-masing kementerian. "Kita harus lihat dan berikan waktu menteri dan wamen ini untuk bisa melakukan terobosan," ujar Puan.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman membantah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf membagi-bagikan kursi menteri dan wakil menteri ke partai pendukung dan relawannya. Menurut Fadjroel, tokoh-tokoh yang dipilih oleh Presiden merupakan putra-putri terbaik bangsa dari berbagai daerah.
Menurut Fadjroel, para menteri dan wakil menteri tersebut justru merupakan wajah persatuan Indonesia. "Jadi semuanya sudah lengkap selesai, Insya Allah terwakili. Ditambah tadi wamenag kan beliau santri Nahdliyin. Saya pikir itu penting dicatat semuanya sudah insya Allah aman," kata Fadjroel di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (25/10).
Ia juga menegaskan, para menteri dan wakil menteri yang terpilih akan bekerja sesuai visi misi Presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika