Ahad 27 Oct 2019 20:06 WIB

Makna Kunjungan Jokowi ke Papua Menurut Peneliti LIPI

Jokowi melakukan kunjungan kerja pertama usai dilantik ke Papua.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (ketiga kanan) menyapa warga saat meninjau pasar khusus Mama Papua di Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Ahad (27/10/2019).
Foto: Antara/Thoyib
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (ketiga kanan) menyapa warga saat meninjau pasar khusus Mama Papua di Distrik Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Ahad (27/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai lokasi kunjungan kerja pertama setelah dilantik sebagai presiden periode 2019-2024.

Jokowi tiba di Sorong, Papua Barat pada Sabtu (26/10) kemarin dan langsung melakukan sejumlah kunjungan ke Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kaimana pada Ahad (27/10) ini.

Baca Juga

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro, melihat bahwa langkah Jokowi untuk berkunjung kembali ke Papua punya makna khusus. Secara kebijakan pemerintahan, jelas Siti, Jokowi ingin mengembalikan kepercayaan rakyat Papua terhadap presiden.

Apalagi, jelasnya, setelah situasi di beberapa kabupaten di Papua yang memanas dalam beberapa bulan belakangan. Meski program-program infrastruktur sudah dijalankan sejak pemerintahan Jokowi periode 2014-2019, kunjungan kerja ke Papua memang perlu dilakukan sebagai wujud bahwa pemerintah tetap ingat untuk melakukan pembangunan di sana.

"Di periode pertama pun, Pak Jokowi sudah memberikan prioritas lebih kepada Papua. Namun pada perkembangan, masyarakat Papua sempat kecewa, hingga sempat membara situasinya. Lantas apa maknanya? Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak lupa," kata Siti, Ahad (27/10).

Meski begitu, Siti mengingatkan bahwa permasalahan di Papua lebih kompleks dari sekadar konflik sosial. Ia mengingatkan Jokowi bahwa solusi atas Papua bukan hanya berwujud kunjungan kerja dan pembangunan infrastruktur, namun perlu dilakukan pendekatan mendalam soal ini. Termasuk, revisi Undang-Undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Beleid ini berlaku sejak 2001 lalu dan akan berakhir pada 2021 mendatang.

"Ada keinginan masyarakat yang lebih substantif. UU Otsus itu bottom up, dan kebijakan pembangunan itu top down. Biarkan keduanya bertemu membentuk titik equilibrium. Persoalan Papua ini memang harus diselesaikan bertahap dengan bijaksana," kata Siti.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Papua Barat sejak Sabtu (26/10) kemarin. Di hari keduanya di Papua, Jokowi menemui masyarakat di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Presiden tiba di Bandara Snomeba, Kampung Irai, Distrik Anggi pada pukul 09.37 WIT. Presiden langsung disambut dengan Tari Tumbu Tanah, tarian khas Suku Besar Arfak, Kabupaten Pegunungan Arfak. Presiden menggandeng dua anak Arfak yang melakukan tarian pada saat penyambutan.

Setelahnya, presiden membuka sesi dialog dengan masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Jokowi menegaskan komitmennya untuk terus membangun infrastruktur di Papua Barat, khususnya yang menghubungkan Pegunungan Arfak dengan wilayah di sekitarnya. Jokowi pun menyampaikan bahwa sesuai dengan visinya dalam lima tahun ke depan, pemerintah memberi porsi lebih pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

"Pemerintah terus berkomitmen memajukan Papua, baik di bidang fisik atau sumber daya manusia," ujar Presiden Jokowi, Ahad (27/10), seperti dikutip dari rilis resmi Kementerian Dalam Negeri.

Usai melakukan dialog dengan warga, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi Pasar Irai dan kembali berbincang dengan pedagang. Presiden pun menyempatkan diri menyerap masukan dari masyarakat lokal. Di pasar, Presiden membeli buah-buahan dari warga penjual, seperti strawberi dan markisa.

Presiden bertolak kembali ke Manokwari, pada pukul 10.50 WIT, untuk kemudian mengunjungi Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Jokowi akan meninjau fasilitas publik di 'Kota Senja' tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement