REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 wakil menteri (wamen) Kabinet Indonesia Maju. Keputusan Jokowi menuai protes dari berbagai pihak, karena dianggap sebagai pemborosan anggaran dan berpotensi tumpang tindih wewenang.
Keputusan Jokowi mengangkat 12 wamen dinilai kontradiktif dengan visi misi reformasi birokrasi dengan cara memangkas eselonsi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nihayatul Wafiroh mengingatkan pemerintah agar tugas dan kewenangan wakil menteri tidak tumpang tindih dengan pejabat lain.
“Jangan sampai ada tumpang tindih dan perebutan wewenang dalam kementerian karena pasti akan menghambat kinerja kementerian,” ujar Nihayatul dalam keterangan kepada Republika, Jakarta, Jumat (25/10)
Nihayatul berharap keputusan Jokowi untuk tetap mengangkat wakil menteri dapat berimbas baik pada percepatan kinerja sebuah kementerian. Sehingga, realisasi program yang direncanakan bisa berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
“Namun intinya satu, kabinet harus bekerja cepat untuk mengatasi beberapa persoalan yang ada,” tegas dia.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman membantah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf membagi-bagikan kursi menteri dan wakil menteri ke partai pendukung dan relawannya. Menurut Fadjroel, tokoh-tokoh yang dipilih oleh Presiden merupakan putra-putri terbaik bangsa dari berbagai daerah.
Menurut Fadjroel, para menteri dan wakil menteri tersebut justru merupakan wajah persatuan Indonesia. "Jadi semuanya sudah lengkap selesai, insya Allah terwakili. Ditambah tadi wamenag kan beliau santri nahdliyin. Saya pikir itu penting dicatat semuanya sudah insya Allah aman," kata Fadjroel di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (25/10).
Ia juga menegaskan, para menteri dan wakil menteri yang terpilih akan bekerja sesuai visi misi Presiden. Lebih lanjut, salah satu wakil menteri yang dilantik Presiden hari ini merupakan Ketua Umum Relawan Projo, Budi Arie Setiadi.
Fadjroel pun menegaskan, Budi Arie ditempatkan oleh Presiden sesuai dengan keahliannya. "Dia mampu bangun jaringan Projo ke seluruh Indonesia dan itu nanti akan dibutuhkan untuk pembangunan desa, saya pikir itu menarik banget," kata dia.
Terkait keterwakilan parpol lain yang belum terakomodasi di dalam kabinet, Fadjroel mengatakan hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, susunan menteri dan wamen saat ini sudah cukup baik.
"Mudah-mudahan dengan ini mereka bisa bekerja sebaik-baiknya. Kemarin dalam rapat perdana beliau mengatakan juga segera bekerja, tidak ada lagi waktu berdiam apalagi memperlambat," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika