REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan tugas Kementerian Ketenagakerjaan lima tahun ke depan penyelarasan peraturan perundangan. Hal ini guna memastikan tersedia dan tercipta lapangan pekerjaan dengan baik.

"Banyak sekali peraturan perundangan yang tumpang tindih. Presiden minta kita semua menginventarisir apa saja yang menghambat pelayan publik dan investasi yang golnya menciptakan lapangan kerja," kata mantan Ketua Fraksi PKB DPR itu saat memimpin rapat dengan jajaran Kemnaker di Jakarta, Kamis (24/10).

Dalam pertemuan tersebut, Ida mengingatkan pernyataan Presiden Jokowi soal tidak adanya visi-misi menteri. Sebab, semua agenda nasional harus sesuai agenda presiden dan wakil presiden.

"Dalam kerja-kerja ke depan, tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada visi misi presiden dan wapres. Karena itu, sesuai arahan presiden, tugas kita sebagai pembantunya, harus memastikan amanah dan agenda presiden yaitu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya harus berjalan dengan baik," kata mantan ketua umum Fatayat Nahdlatul Ulama itu.

Dia mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan merupakan kementerian strategis, karena terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, ujar dia, semua pihak di dalamnya harus sungguh-sungguh bekerja.

"Kalau bahasanya Pak Wapres Kiai Ma'ruf, keberadaan pemerintah itu harus untuk memberikan kemaslahatan rakyat. Karenanya kita harus sungguh-sungguh," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika