REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - - Forum Komunikasi Indonesia Maju (FKIM) Jawa Barat, meminta pemerintah pusat agar lebih memperhatikan Jawa Barat di periode kedua Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Menurut Ketua Umum FKIM Jawa Barat MQ Iswara, banyak Menteri Kabinet Jilid II yang baru saja dilantik Jokowi berasal dari Tanah Pasundan. Misalnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Iswara mengatakan, bersyukur banyak Menteri Jilid II Jokowi yang berasal dari Jawa Barat. Ia berharap, percepatan pembangunan akan lebih bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Menteri asal Jabar banyak di kabinet sekarang, ada agus gumiwang asli orang Ciamis, Airlangga Hartarto ibunya orang sukabumi, Teten Masduki orang Garut, Erick Thohir itu ibunya orang Majalengka, bahkan Jaksa Agung juga orang Majalengka," ujar Iswara, dalam acara syukuran pelantikan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Rabu malam (23/10).
Iswara yang Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar pun, menyoroti beberapa permasalahan di Jabar yang mesti diselesaikan. Pertama, soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jabar yang perlu ditingkatkan kembali. "IPM kita masih ranking di tengah," katanya.
Iswara menilai, ada tiga komponen dari indek IPM itu. Misalnya, soal pendidikan, kesehatan, dan daya beli. "Untuk pendidikan dan kesehatan sudah bagus, tapi daya beli kita masih kurang," katanya.
Sehingga, kata dia, peningkatan daya beli dan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas pembangunan di Jabar. Karena, jika dibandingkan dengan provinsi lain Jabar masih kalah dengan Jatim dan Jateng.
"Mudah-mudahan dengan kabinet baru ini banyak kucuran dana ke Jabar," katanya.
Iswara menilai, Pemprov dalam hal ini Gubernur Jawa Barat harus memainkan peran dalam melobi Pemerintah Pusat untuk bisa membuka ruang-ruang anggaran dalam mempercepat pembangunan di Jabar.
"Gubernur harus lebih intens berkomunukasi dengan pemerintah pusat. Apalagi sekarang peluang itu terbuka, karena menteri asal Jabar lebih banyak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
