REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di bidang pendidikan. Salah satunya, dengan membuka sekolah IPM untuk mendongkrak angka rata-rata lama sekolah masyarakat Jabar.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Jabar Asep Hilman, IPM Jabar di sektor pendidikan belum maksimal. Salah satunya, karena banyaknya warga berusia produktif yang tidak meneruskan sekolah. Meski sudah bekerja, belum menuntaskan sekolah hingga tingkat menengah atas.
Oleh karena itu, kata Asep, saat ini pihaknya sedang menyusun regulasi yang tepat untuk mendukung rencana pembukaan sekolah IPM tersebut. Karena, warga yang menjadi sasaran sekolah IPM ini memiliki aktivitas lain seperti bekerja. Sebagai contoh, di pabrik-pabrik banyak yang lulusan SMP. Mereka tidak akan mengizinkan pegawainya kembali sekolah.
"Jadi harus ada regulasi dengan teman-teman di Disnakertrans. Jaminannya harus formal," ujar Asep kepada wartawan, Kamis (26/11).
Regulasi tersebut, kata Asep, bisa saja berbentuk peraturan daerah. Sehingga, tidak ada pihak-pihak yang mencoba menahan warga tersebut untuk kembali bersekolah.
"Karena bisa saja pengelola pabriknya yang melarang. Justru itu yang mereka mau, memberdayakan pekerja yang pendidikannya rendah, agar bisa menggaji kecil," katanya.
Menurut Asep, selain banyaknya warga berusia dewasa yang tidak menamatkan pendidikan hingga tingkat menengah atas, IPM Jabar di bidang pendidikan ini pun dipengaruhi oleh adanya anak-anak yang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Mereka, kesulitan memperoleh akses pendidikan layaknya pendidikan formal.
Oleh karena itu, kata dia, pembukaan sekolah IPM ini diyakini mampu menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nantinya, sekolah IPM akan berada di setiap kabupaten/kota di Jabar dan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat.
Terkait guru, menurut Asep, sejumlah guru berprestasi di Jabar yang memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat. Sedikitnya terdapat 14 guru di Jabar yang memperoleh penghargaan itu, di antaranya untuk kategori Kepala TK Berprestasi yang diperoleh Khusniyati Masykuroh, Kepala TK Islam Sabilina Kota Bekasi.
Adapun untuk Kepala SMA Berprestasi diperoleh Surahman, Kepala SMA Terpadu Baiturrahman, Ciparay, Kabupaten Bandung. Menurut Asep, banyaknya tenaga pendidik di Jabar yang meraih penghargaan ini menunjukkan baiknya kualitas guru di Jabar.
Terlebih, kata dia, saat ini pihaknya pun terus melakukan peningkatan mutu guru melalui berbagai balai pendidikan dan pelatihan yang dimiliki.
Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, UNDP telah memberlakukan perhitungan IPM baru. Salah satu parameternya, pendidikan meliputi rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah sebagai pengganti indikator angka melek huruf yang dianggap tidak relevan lagi.
Heryawan mengatakan, RLS (Rata-rata Lama Sekolah) di Jabar pada 2014 sebesar 8,34. Tahun ini, ditargetkan mencapai 8,50-8,75, atau dengan kata lain rata-rata tingkat pendidikan dasar-menengah-tinggi seluruh warga Jabar mencapai 8,5 tahun.
"Kami sangat concern terkait IPM pendidikan ini," katanya.
Apalagi, kata dia, menjelang persiapan alih kelola SMA dan SMK oleh Pemprov Jabar tahun 2017 nanti. Di dalamnya, termasuk pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
