Kamis 24 Oct 2019 16:04 WIB

Capres Jadi Menteri di Kabinet Lawan Dinilai tak Lazim

Kasus capres jadi menteri lawan dianggap baru pertama kali di dunia.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019).
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menariknya, kasus ini mungkin menjadi yang pertama di dunia, saat seorang calon presiden bergabung ke dalam kabinet lawannya yang terpilih pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Baca Juga

Hal tersebut disampaikan pengamat politik Jerry Sumampouw. Menurut Jerry, hal ini dapat mengganggu sistem demokrasi di Indonesia, karena dapat mengurangi kekuatan dari oposisi pemerintah.

 

"Ini yang pertama di dunia, ini aneh aja. Ini tidak biasa karena di pemilu kita liat dua orang ini punya visi misi berbeda, ketika terpilih, diajak masuk ke kabinet mau aja," ujar Jerry di kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis (24/10).

 

Ia menjelaskan, hal serupa pernah terjadi dalam Pilpres di Amerika Serikat. Saat itu, Hillary Clinton dan Barack Obama sempat berselisih tegang dalam berebut menjadi calon presiden dari Partai Demokrat.

 

Namun, pada akhirnya Partai Demokrat memilih Obama dan ia juga terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat membentuk kabinetnya, Obama justru menunjuk Hillar sebagai Menteri Luar Negeri.

 

Jerry menjelaskan, perselisihan yang terjadi pada Obama dan Hillary adalah hal yang berbeda dengan Kabinet Indonesia Maju. Sebab, keduanya masih berada dalam partai yang sama.

 

"Capres ada dua, 02 punya visi misi sendiri, begitu juga 01. Tiba-tiba ketika dia susun kabinet masuk capres lawannya, ini mengerikan, ini sistem demokrasi seperti apa yang terjadi," ujar Jerry.

 

Menurutnya, hal tersebut dapat berbahaya bagi sistem demokrasi di Indonesia. Karena, itu dapat menimbulkan oligarki dalam pemerintahan yang hanya dikuasai oleh orang atau kelompok tertentu.

 

"Ada dimensi-dimensi seperti ini yang mungkin tdak menjadi pertimbangan (Jokowi), yang penting cepat terbentuk kabinet, politik stabil, dan kita kerja ke depan," ujar Jerry.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement