REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Realisasi serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2019 Kota Bogor belum mencapai 50 persen. Dari total APBD senilai Rp 2.955.996.778.356 atau Rp 2,9 miliar yang terserap hanya Rp 1,2 atau 43,62 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah membahas dengan jajaran SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Ade mengatakan, setiap tanggal 10 Pemkot Bogor mengagendakan rapat evaluasi.
"Kita akan evalusi, kita akan memahami detail apa permasalahan-permasalahan itu. (Serapan anggaran yang kurang) biasanya kondisi-kondisi yang tidak sejalan antara capaian fisik dan anggaran," kata Ade di Balai Kota Bogor, Rabu (23/10).
Ade menjelaskan, SKPD cendrung merelaksasikan serapan anggaran sesuai dengan permintaan pihak ketiga. Sebab, proyek fisik yang dikerjakan oleh pihak ketiga baru ditotal atau diambil pada akhir tahun. Karena itu, serapan anggaran belum terlihat secara maksimal.
Ade mencontohkan, Dinas yang memiliki anggaran cukup tinggi seperti Dinas Pendidikan (Disidik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Ini kalau serapannya kurang atau tak bisa lelang, ini juga perlu disampaikan dan akan kita evaluasi," ujarnya.
Berdasarkan data Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa (Adalbang) Setda Kota Bogor serapan anggaran hingga September 2019, Inspektorat menyerap anggaran tertinggi dengan Rp 9.971.728.051atau 76,28 persen dari Rp 13.072.422.891. Sedangkan, serapan anggaran terkecil berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan Rp 35.876.581.273 atau 12,21 persen dari Rp 293.781.064.076.
Sementara, anggaran tertinggi APBD 2019 yakni Dinas Pendidikan yang mencapai Rp 626.055.947.161 baru menyerap anggaran Rp 309.327.364.089 atau 49,41 persen. Kemudian, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KKBP) dengan anggaran terendah Rp 3.884.080.216 berhasil menyerap Rp 2.331.003.175 atau 60,01 persen.
Ade menyebut akan memperbaiki realisasi serapan anggaran di tingkat SKPD Kota Bogor. Dia menyatakan, Pemkot Bogor telah menyiapkan hadiah dan hukuman untuk menunjang kinerja setiap SKPD.
"Bulan Desember awal kita ingin buat reward dan punishment-nya," katanya.
Meskipun belum menentukan, Ade menyebut, hadiah dan hukum dapat memberikan motivasi bagi SKPD. Sehingga, jajaran SKPD dapat saling memaksimalkan anggaran.
Dia menjelaskan, kereteria kesuksesan bukan hanya diukur dari besaran jumlah anggaran yang dapat diserap. Namun, kesuksesan dapat diukur melalui pencapaian fisik dan kinerja.
Dia mengatakan, telah meminta Kepala Dinas untuk lebih serius memaksimalkan program. Sehingga, dapat memberikan contoh pada bawahan.
"Kalo pengurangan anggaran kan sesuai dengan kebutuhan anggaran. Kita meminta perhatian dan keseriusan mereka (dinas-dinas) agar memberi dampak pada bawahan," katanya.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan akan membahas realisasi serapan anggaran agar seimbang dengan pencapaian dan program. Bima menyatakan, terdapat ketidak selarasan antara anggaran dan program.
"Ada persoalan antara perencanaan dengan kenyataan itu beda sekali, misalnya karena gagal lelang, atau masalah lainnya," katanya.
Ke depannya, Bima meyatakan akan mengkonsentrasikan program-program yang diajukan SKPD. Sehingga, anggaran yang diajukan dapat terserap secara maksimal dan memperlihatkan hasil.
"Kita sepakat dengan pimpinan dewan akan fokus betul dengan program. Jangan sampai ada kegiatan ganda, kemudiaan mengurangi perjalanan Dinas," ujar politikus PAN itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika