REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengaku pihaknya sempat diajak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bagian dari koalisi pemerintahan pada periode keduanya ini. Namun, pada kenyataannya tidak ada satu pun kader Partai Demokrat yang mendapatkan jatah kursi di kabinet periode 2019-2024.
Kendati demikian, Hinca menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap menghormati keputusan Jokowi. Karena bagaimana pun juga pemilihan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun.
"Partai Demokrat meyakini bahwa keputusan Jokowi untuk tidak menyertakan Partai Demokrat memiliki niat dan tujuan yang baik," ujar Hinca dalam pers rilisnya, Kamis (24/10).
Kemudian, kata Hinca, tentang posisi Partai Demokrat apakah akan berkoalisi dengan pemerintah atau oposisi akan ditentukan oleh Ktua Umum Partai Demokrat Susilo bambang Yudhoyono (SBY). Namun, pada prinsipnya Partai Demokrat ingin berperan dan berkontribusi agar pemerintahan Presiden Jokowi sukses dalam mengemban amanahnya.
"Tentu saja Demokrat akan sangat serius memperjuangkan aspirasi rakyat kita memiliki masa depan yang lebih baik. Serta mendapatkan kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan kebebasan hakiki yang dijamin oleh konstitusi kita," harap Hinca.
Sembari menunggu pidato dari politik ketua umum, Hinca menginstruksikan agar para kader partai tidak mengeluarkan sikap dan pernyataannya sendiri-sendiri. Tentunya berkaitan dengan penyusunan kabinet Presiden Jokowi yang baru saja dilaksanakan, apalagi yang sifatnya negatif. Hinca pun mengucapkan terima kasih atas kepatuhan seluruh kader untuk tidak memberikan komentar apapun berkaitan dengan kasus ini.
"Partai Demokrat mendoakan agar kabinet presiden Jokowi sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, sesuai dengan harapan rakyat dan janji-janji kampanyenya yang disampaikan dalam pemilu 2019 lalu," ucap Hinca.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
