Kamis 24 Oct 2019 01:28 WIB

PDIP Minta Kabinet Jokowi Lahirkan Terobosan Ekonomi

Tim ekonomi kabinet Jokowi harus kerja keras perbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan meyakini kabinet hasil bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu melahirkan terobosan ekonomi. Hal ini diyakini lantaran kabinet yang dinamai Indonesia Maju ini memuat kombinasi unsur partai dan non-partai dengan latar belakang ekonomi yang mumpuni.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang keuangan MH Said Abdullah mengatakan, komposisi skuad tim ekonomi sesuai dengan visi ekonomi Jokowi. "Kombinasi ini diharapkan melahirkan terobosan-terobosan baru dalam bidang ekonomi yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan visi ekonomi Presiden Jokowi," ujar Said di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (23/10).

Baca Juga

Pria yang juga anggota DPR RI ini mengingatkan, tim ekonomi baru agar bekerja keras untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Hal ini penting mengingat perlambatan ekonomi global masih terus membayangi ekonomi domestik.

“Melihat profil tim ekonomi kabinet Jokowi-Ma'ruf 2019-2024 sepertinya perlu kerja keras untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita. Sebab, tantangan ekonomi kita tidak hanya datang dari internal tetapi juga eksternal,” ujarnya.

Said menyebut, ada berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia seperti stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen, rendahnya tax ratio, ancaman defisit perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan (CAD) yang terus melebar, dan nilai tukar rupiah yang rentan.

Terlebih lagi, tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun. Bahkan para pelaku usaha global masih menunggu perkembangan perang dagang China dan AS terkait kesepakatan damai dagang fase satu pada November nanti. “Semuanya adalah PR yang dihadapi ekonomi Indonesia pemerintah ke depan,” tegasnya.

Kendati tantangan tersebut dinilai sulit, Said optimistis dengan komposisi kabinet yang baru saja diumumkan ini. Menurut dia, kekompakan tim ekonomi dalam mendesain kebijakan ekonomi mutlak diperlukan, Sebab, tim kerja yang andal dalam bidang ekonomi menjadi kunci penting untuk mewujudkan visi ekonomi yang telah disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya, Ahad (20/10).

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menargetkan pada 2045, Indonesia telah menjadi negara maju bahkan masuk dalam jajaran 5 besar ekonomi dunia. Indonesia juga harus mampu keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah dengan pendapatan per kapita Rp 320 juta per tahun atau Rp 27 juta per bulan.

“Kita harus tetap bangun semangat optimis, persoalan ekonomi adalah persoalan bangsa yang harus kita hadapi dan dukung bersama. Apalagi kita masih dalam fase bonus demografi. Jangan sampai bangsa ini terjebak dalam middle income trap,” ujar politikus senior PDI Perjuangan itu.

Said pun memastikan DPR akan tetap mengawasi kebijakan Pemerintah. DPR terus menjadi mitra yang efektif dan konstruktif untuk mengawasi jalannya roda pemerintah.

“Saya berharap, para pembantu Presiden ini memiliki semangat kerja keras, anti korupsi, fokus untuk mensukseskan visi misi Presiden, serta kebijakan yang inovatif. Saya yakin para Menteri bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang lebih baik bahkan bisa tumbuh di atas 5 persen,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah mengumumkan skuad Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 di halaman Istana Kepresidenan, Rabu (23/10). Dari 34 nama yang menduduki kursi menteri, terdapat wajah lama dan juga wajah baru, tak terkecuali di tim ekonomi

Dari jumlah tersebut, 18 kursi di antaranya diisi oleh sosok dari kalangan profesional non-parpol, sedangkan 16 kursi diisi oleh sosok berlatar belakang parpol.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement