REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Alumni (PA) 212 merespons kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selaku pendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 201, PA 212 mempersilahkan koalisi antara Jokowi dan Prabowo.

Namun, Juru bicara PA 212 Habib Novel Bamukmin meminta agar Prabowo mengunjungi para ulama. "Para ulama selama ini mendukungnya, tetapi sampai saat ini Prabowo sudah tidak bersilaturahmi lagi dengan kami. Bagaimana kami bisa mendukung koalisi ini?" kata dia ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (22/10). 

Ia mengatakan kunjungan Prabowo bukan berarti PA 212 bakal menerima rekonsiliasi politik antara kedua pihak. Ia mengatakan PA 212 hanya akan menerima rekonsiliasi denan sejumlah syarat. 

Ia berharap pemerintah merespons tuntutan selama ini. Syarat utama, yakni mengusut tuntas hilangnya korban nyawa, dari pemilu hingga aksi unjuk rasa mahasiswa.

"Minimal 100 hari (pemerintahan) untuk bisa membuktikannya. Yaitu usut tuntas hilangnya nyawa korban pemilu sampai demo mahasiswa dan pelajar," kata dia. 

Hal lain yang dituntut, yakni pengusutan kasus penistaan agama. Ia tidak menjelaskan dengan detail kasus tersebut, tetapi PA 212 telah melaporkan kasus ini berkali-kali. 

Menurut dia, tuntutan ini wajar karena para ulama, tokoh masyarakat dan umat Islam selama ini memberikan dukungan dan kontribusinya ke pada Prabowo. Jikakemudian tidak dipenuhi maka pihaknya mengklaim akan menjadi oposisi kritis, baik itu dengan pihak Prabowo ataupun Jokowi. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika