REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Irfan Syauqi Beik*
Akhirnya Ahad, 20 Oktober 2019 ini, pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024. Tentu kita berharap agar pada periode kedua Presiden Jokowi ini ada peningkatan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi, keuangan dan bisnis syariah sehingga cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia pada tahun 2024 bisa terealisasi.
Untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia, maka persoalan yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya pada bagaimana rangking atau posisi Indonesia dalam GIFR (Global Islamic Finance Report) maupun SGIER (State of the Global Islamic Economy Report) dan report sejenis lainnya, namun juga dalam hal peran dan dampak instrumen ekonomi dan keuangan syariah terhadap kondisi perekonomian itu sendiri. Bagaimana kontribusi ekonomi dan keuangan syariah semakin signifikan dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi, dalam membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, pengendalian inflasi, penguatan daya beli masyarakat dan penguatan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sehingga, Indonesia betul-betul kuat dan sejahtera. Seluruh komponen masyarakat bisa menikmati dampak dari pembangunan ekonomi dan keuangan syariah nasional ini.
Tentu saja pengakuan dan apresiasi dunia internasional harus kita syukuri. Ini artinya dunia mengakui proses pembangunan ekonomi dan keuangan syariah yang terjadi saat ini. Dinobatkannya Indonesia sebagai peringkat satu dalam GIFR 2019, maupun dalam GIFA (Global Islamic Finance Awards) 2019 seperti yang diterima BAZNAS, BEI, dan BTPN Syariah, menunjukkan geliat ekonomi dan keuangan syariah yang semakin progresif dan maju. Namun kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus ada langkah lebih signifikan yang harus dilakukan bangsa ini, terutama oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Karena itu, penulis melihat ada empat hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam lima tahun ke depan.
Pertama, penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah seluruh komponen bangsa, baik internal pemerintah dan lembaga negara, pelaku dunia usaha, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini sangat penting agar setiap komponen menyadari pentingnya mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah bagi bangsa ini. Sebagai contoh, perlu disosialisasikan mengenai konsep bagi hasil yang menimbulkan return yang berpotensi fluktuatif pada investasi syariah kepada institusi yang memeriksa keuangan negara. Tujuannya ketika ada badan atau lembaga pemerintah yang berinvestasi secara syariah, melalui instrumen keuangan syariah yang ada, dan kemudian memperoleh return yang kadang ada di atas suku bunga maupun di bawah suku bunga, tidak dianggap sebagai temuan yang merugikan.
Contoh lain, pemerintah daerah perlu dipahamkan mengenai pentingnya pengembangan industri halal, dan melihatnya bukan dari aspek ideologis, melainkan aspek ekonomi. Harapannya, tidak ada penolakan terhadap pengembangan pariwisata halal karena dianggap mewariskan paham radikalisme dan bertentangan dengan kemajemukan bangsa. Literasi ini sangat penting karena industri halal termasuk pariwisata halal telah menjadi isu global yang banyak dimanfaatkan berbagai negara termasuk negara bukan Islam untuk kepentingan ekonomi domestik mereka.
Kedua, penguatan interkoneksi antar sektor dalam ekonomi syariah, yaitu antara sektor riil, sektor keuangan syariah dan sektor ZISWAF. Ketiga sektor ini adalah pilar fundamental dalam pembangunan ekonomi syariah yang akan memperkuat perekonomian bangsa. Suatu perusahaan dikatakan sebagai perusahaan halal atau perusahaan bisnis syariah ketika menggunakan bank syariah dalam transaksinya dan mengeluarkan zakat perusahaan maupun zakat penghasilan karyawannya secara konsisten via lembaga zakat resmi seperti BAZNAS dan LAZ terakreditasi. Interkoneksi ini harus didorong dan diperkuat agar antara satu dengan yang lainnya terdapat sinergi yang bersifat simbiosis mutualisma.
Ketiga, penguatan regulasi yang mendukung penguatan pembangunan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam konteks ini, harapan penulis tidak muluk-muluk. Penulis hanya berharap agar semua quick wins yang ada dalam Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) bisa direalisasikan sepanjang periode 2019-2024. Kalau bisa dokumen MEKSI ini ditetapkan dalam suatu keputusan Presiden sehingga mengikat kabinet mendatang dalam implementasinya. Tahapan-tahapan yang sudah tertuang dalam MEKSI kemudian dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dampaknya terhadap perekonomian bangsa diharapkan semakin besar.
Keempat, penguatan iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan mendorong produktivitas perekonomian negara dan tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat kontraproduktif. Contohnya adalah penegakan supremasi hukum dan penguatan kehidupan demokrasi bangsa. Ini sangat esensial dan harus diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, agar potensi anak bangsa bisa terus dikembangkan. Juga kedua hal tersebut dapat memengaruhi persepsi investor yang ingin berinvestasi secara syariah di Indonesia. Penegakan hukum yang adil akan menjamin kepastian hukum dan menjamin keamanan dan kesejahteraan bangsa. Demikian pula demokrasi yang sehat dan tidak diikat rasa takut, akan dapat membuat setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan potensinya dengan baik, dengan tetap memperhatikan semangat untuk saling menghormati dan menghargai. Ini sangat penting dalam mendorong berbagai inovasi ekonomi dan keuangan syariah ke arah yang lebih baik.
Penulis yakin, jika keempat hal bisa dilakukan, maka Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah dunia dan menjadi role model yang baik bagi bangsa lain di dunia. Masa depan ekonomi syariah dan perekonomian bangsa akan semakin cerah. Semoga. Wallaahu a'lam.
*Ekonom Syariah FEM IPB
Ikuti Whatsapp Channel Republika
