REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, figur menteri dari kalangan profesional akan lebih berani mengambil keputusan. Selain itu, berani mengeksekusi sebuah kebijakan yang digariskan presiden.
"Banyak figur-figur tersebut adanya dari kalangan profesional. Kalangan profesional belum banyak terkontaminasi oleh virus permainan politik kotor," kata Ujang, Sabtu (16/10).
Selain itu, menteri dari kalangan profesional juga tidak memiliki beban untuk balas jasa kepada parpol atau hal lainnya. Dengan begitu, mereka bisa lebih leluasa dalak bekerja menerjemahkan visi Presiden.
Menteri dari kalangan profesional diyakini bisa mendongkrak citra Jokowi. Pasalnya, mereka disebut memiliki keahlian di bidangnya, bersih, dan siap bekerja mengeksekusi kebijakan.
"Karena kalangan profesional itu lebih bersih, ahli, dan bekerja untuk membantu presiden dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan," jelas dia.
Ujang juga setuju dengan wacana kabinet meritokrasi. Dengan konsep tersebut, figur yang memiliki prestasi dan keahlian akan diposisikan sesuai dengan kemampuannya.
"Orang harus ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya. Karena jika kementerian tidak dipegang atau tidak dipimpin oleh ahlinya, maka tunggulah kehancurannya," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah mengatakan bakal mengisi kabinetnya dengan komposisi 45 persen dari kalangan parpol dan 55 persen dari kalangan profesional. Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya telah merampungkan susunan Kabinet Kerja jilid II. Namun, dia masih merahasiakan identitas para pembantunya tersebut.
"Saya akan umumkan segera setelah pelantikan presiden dan wakil presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober, bisa di hari yang sama, atau setelahnya," kata Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
