REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden khususnya pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan sejak sebulan lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengemukakan, persiapan itu dibicarakan dengan pemerintah pusat bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta.
"Alhamdulillah persiapan dari sisi kami di Pemprov DKI Jakarta sudah berjalan sejak bulan lalu. Jadi rapat-rapat koordinasi untuk rute dan untuk persiapan keamanan," kata Anies di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Kamis (17/10).
Anies mengatakan, pihaknya mendukung persiapan keamanan yang ditangani oleh TNI dan Polri, hingga penyiapan fasilitas acara pelantikan dan pascapelantikannya.
"Kemudian semua fasilitas-fasilitas yang terkait dengan kegiatan pelantikan maupun acara pasca-pelantikan itu kami bantu siapkan," katanya.
Selain itu, Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta selalu siap memberikan apa yang diperlukan. "Kami ini fungsinya adalah membantu. Jadi apa yang dibutuhkan pihak Kepolisian, biasa mereka kirim surat," katanya.
Keperluan itu misalnya, kebutuhan toilet umum mobile, kemudian kebutuhan tambahan petugas Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan.
"Itu semua mendasarkan permintaan dari Kepolisian karena kalau sudah keamanan, tanggung jawabnya ada di pihak Kepolisian," kata Anies.
Pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam Sidang Paripurna MPR pada 20 Oktober 2019 di Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta.