REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan aksi unjuk rasa jelang pelantikan Presiden-Wakil Presiden Terpilih. PKB mengimbau aparat keamanan mengawal aksi unjuk rasa selama disampaikan sesuai koridor hukum. 

"Sikap Presiden yang memperbolehkan unjuk rasa merupakan hal bijaksana karena penyampaian aspirasi di depan umum itu dijamin konstitusi. Hanya saja mereka yang mau berunjuk rasa juga harus menaati koridor hukum yang berlaku," ujar Juru Bicara DPP PKB Syaiful Huda, di Jakarta, Rabu (16/10). 

Untuk diketahui aparat keamanan melarang semua aksi unjuk rasa hingga pelantikan Presiden-wakil Presiden Terpilih 20 oktober mendatang. Sikap ini diprotes sejumlah masyarakat sipil termasuk berbagai elemen mahasiswa. 

Huda menjelaskan, sikap Presiden merupakan cerminan dari amanat konstitusi. Untuk itu semua pihak harus menghormati pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi mereka di depan umum. 

"Sebagai negara yang demokratis harusnya semua aspirasi harus dihormati. Jadi kalau pun disampaikan menjelang atau saat pelantikan ya tidak masalah asalkan aspirasi tersebut disampaikan sesuai koridor hukum," katanya. 

Kendati demikian, Huda menilai pelantikan Presiden-wakil Presiden Terpilih harus disyukuri bersama. Sebab pelantikan tersebut merupakan capaian demokratis yang dihasilkan dari proses panjang. "Tentu semua pihak juga harus menghormati fakta politik ini. Apalagi terpilihnya Jokowi-KMA dari proses yang demokratis," katanya. 

Bagi PKB, kata Huda, pelantikan Jokowi-KMA merupakan momentum yang harus disyukuri. Dia pun mengajak kader dan konstituen PKB melalukan doa bersama di tempat masing-masing. "Tantangan Indonesia lima tahun kedepan cukup berat, kita harus bantu Jokowi-KMA dengan usaha dan doa," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika