REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wali Kota Medan Dzulmi Eldin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikhawatirkan membuat rakyat atau warga Medan apatis terhadap pemerintah.
"Apalagi, Dzulmi Edlin bukan Wali Kota Medan yang pertama tersangkut kasus korupsi dan OTT KPK," ujar pengamat ekonomi Universitas Sumatra Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo di Medan, Rabu (16/10).
Menurut Wahyu yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU itu, OTT yang juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum yang diduga terkait proyek, membuat masyarakat semakin yakin infrastruktur yang tidak bagus di Medan sebagai dampak korupsi.
Korupsi di Dinas PU menunjukkan belanja publik yang tidak optimal karena ada penyelewengan. Harusnya, kata dia, rakyat dapat menikmati layanan infrastruktur lebih baik dari yang sekarang
"Mudah-mudahan ke depan kejadian serupa tidak terjadi lagi karena berdampak meluas mulai dari ketidakpercayaan masyarakat dan gangguan layanan publik," katanya.
Wahyu mengakui, OTT Wali Kota Medan tidak memberikan dampak yang besar bagi perekonomian kota itu. Alasan dia, program dan kegiatan pemerintah Kota Medan sudah ditetapkan dan sedang berjalan.
Apalagi, peranan APBD Kota Medan tahun 2019 yang sebesar R p6,1 triliun, porsinya hanya sekitar 3,0 persen saja terhadap PDRB Kota Medan yang berjumlah Rp 222 triliun. Ditambah hingga Oktober 2019 belanja Pemerintah Kota Medan sudah berjalan lebih dari 50 persen.
Adapun untuk investasi, katanya juga tidak berpengaruh karena saat ini prosedur perizinan sudah melalui online (OSS) dan investor besar seperti PMA, kewenangannya ada di pemerintah pusat.
"Jadi secara ekonomi ditangkapnya Wali Kota Medan tidak akan terganggu.Namun secara sosial berdampak luas karena menyangkut semakin berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujarnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
