REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diharapkan memperbanyak menteri dari kalangan profesional dibandingkan dari partai politik dalam penyusunan Kabinet Kerja Jilid II. Demikian disampaikan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
"Kabinet di periode kedua ini Jokowi harus profesional dan tak terbebani kepentingan politik sempit," kata Siti, di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat memberi sinyal bahwa porsi untuk menteri dari kalangan profesional adalah 55 persen, sedangkan kalangan parpol 45 persen.
Dia mengutarakan, salah satu keuntungan kalangan profesional yakni mereka akan lebih loyal ke presiden. Dengan begitu tak ada tarik menarik kepentingan politik. "Loyalitasnya lebih ke presiden. Dan tarik-tarikan politik dari partai kurang atau tak ada, karena bukan kader," jelas Siti.
Dia mengingatkan, kabinet ke depan ini harus menyesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, yang sedang menghadapi tantangan seperti masalah ekonomi global.
"Menteri-menteri yang direkrut harus kompeten dan profesional agar mereka mampu melakukan inovasi-inovasi yang bermanfaat," jelas Siti.
Selain itu, masih kata dia, karena tanpa beban politik maka menteri akan fokus melaksanakan tugasnya. "Dibutuhkan menteri-menteri yang fokus melaksanakan tugasnya dan mengedepankan kepentingan negara," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
