REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akhir-akhir ini Ketua Umum Prabowo Subianto rajin bersafari politik menyambangi pemimpin-pemimpin partai politik, khususnya partai koalisi pemerintah. Seiring itu, berhembus kabar jika Partai Gerindra ingin bergabung bersama partai koalisi pemerintah. Namun politikus dan rakyat beragam menanggapi keinginan Partai Gerindra tersebut.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyarankan agar Partai Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. Sehingga fungsi kritis terhadap kebijakan dan program pemerintah dapat di kontrol. "Untuk menjaga agar demokrasi berkualitas, maka sebaiknya perlu ada check and balances dalam sistem pemerintahan kita," ungkap Ace saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (15/10).

Ace mengatakan jika Partai Gerindra bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf, tentu itu positif. Sehingga Partai Gerindra dapat ikut mengawal pemerintahan lima tahun ke depan. Sementara, soal apakah akan mendapatkan kursi di Kabinet, itu adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. "Kami menyerahkan kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak preogratif dalam memilih pembantunya," kata Ace.

Sebelumnya politikus Partai Gerindra, Riza Patria menyampaikannya langkah Prabowo itu demi kepentingan bangsa. Apalagi para pendukung Prabowo-Sandiaga Uno menginginkan berbuat untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Hanya saja rakyat harus bersatu mengatasi berbagai macam masalah. Oleh karena itu, apa yang menanjadi kelebihan visi dan misi Prabowo-Sandiaga akan disampaikan kepada Joko Widodo. Kemudian dapat diimplementasikan oleh pemerintah.

"Pastinya Joko Widodo juga punya program-program secara umum untuk kepentingan bangsa dan negara. Apalagi kalau ditambah dengan visi misi program Prabowo-Sandi kan lebih sempurna," ucap Riza. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika