REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta pemerintah pusat membuat sistem informasi keuangan negara. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat masa kampanye 2014 lalu ingin melakukan transparansi keuangan negara.
"Ini sistem (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah/SIPD) yang bagus, perlu dikembangkan mencakup pemerintah pusat. Oleh karena itu sistem keuangan negara juga perlu dibuat seperti itu. Ini satu langkah yang bagus," ujar Agus usai memberikan sambutan sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, Selasa (15/10).
Ia mengatakan, SIPD merupakan sistem yang sudah diidam-idamkan Jokowi saat masa kampanye calon presiden 2014 lalu. Hingga akhirnya, Kementerian Dalam Negeri menuangkannya ke dalam Permendagri 70/2019 tersebut untuk dilaksanakan pemerintahan daerah.
Namun, menurut dia, sistem seperti itu belum ada untuk pemerintahan pusat seperti kementerian dan lembaga. Padahal melalui sistem informasi tersebut, masyarakat akan tahu bagaimana pemerintah mengumpulkan data, informasi, program prioritas, dan serapan anggarannya untuk kepentingan rakyat.
"Nah itu kemudian bisa dijalaskan dengan baik dan yang lebih penting lagi kemudian rakyat itu tahu nanti hasilnya apa dari setiap kegiatan itu. Kalau menganggarkan pendidikan 20 persen ya benar enggak kemudian itu ada peningkatan kualitas pendidikan, ada peningkatan mengenai apa, layanan yang tercakup dibanyak unit," jelas Agus.
Ia mengatakan, jika ada Sistem Informasi Pemerintah Daerah, seharuanya ada Sistem Informasi Pemerintah Negara. Agus mengaku perlu mempertanyakan Sistem Informasi Pemerintah Negara karena itu yang menjadi bahan kampanye Jokowi di 2014 lalu.
"Di sisi lain, yang kita tanyakan Sistem Informasi Keuangan (Pemerintah) Negara-nya sudah jadi apa belum? Itu kita pertanyakan. Ini baru daerah. Padahal bagian dari kalau kita berbicara negara, sistem informasi keuangan negaranya bagaimana?," kata Agus
Ikuti Whatsapp Channel Republika
