REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kian merapatnya Gerindra dan Demokrat dengan koalisi pemerintahan membuat barisan oposisi semakin sepi. PKS, yang sedari awal menyatakan untuk oposisi menyatakan tak masalah dengan keadaan tersebut.
"#KamiOposisi bukan masalah jumlah tapi masalah kesebangunan dengan aspirasi rakyat. Kian sesuai dan memperjuangkan aspirasi rakyat kian kuat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam pesan tertulisnya, Ahad (13/10).
Mardani mengatakan, PKS menjadi oposisi bertujuan untuk menjaga demokrasi tetap sehat. Harapan PKS sedari awal tetap, agar partai pendukung Prabowo-Sandi tetap oposisi.
Namun seiring berjalannya waktu, Gerindra dan Demokrat ternyata makin dekat. Kedua ketua umum, Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sudah bertemu langsung dengan Joko Widodo selaku presiden terpilih dan pemimpin koalisi pemerintahan.
PKS pun menyatakan menghormati keputusan tersebut. PKS menilai, itu menjadi hak parpol.
"Tiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing. Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan pak Jokowi atau bertahan di oposisi," ujar Mardani.
PKS sendiri menegaskan akan mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan PKS di luar pemerintahan. "Insya Allah PKS istiqomah di #KamiOposisi," kata Mardani.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini menegaskan bahwa PKS semakin mantap mengambil posisi di luar pemerintah. Jazuli memambahkan, PKS menghormati partai-partai yang telah berkeringat memenangkan Jokowi-Makruf Amin.
"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal checks and balances sesuai konstitusi. Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota. Di situ PKS hadir dan memberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," ungkapnya.