REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo merespons pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan hak SBY maupun Prabowo dan masing-masing partai.

"Para pendukung Prabowo-Sandi juga mempunyai hak mengambil sikap, apakah sepakat dengan beliau berdua atau justru merasa kecewa," kata Drajad Ahad (13/10).

Menurutnya, PAN tetap mengambil sikap untuk berada di luar kabinet sekali pun nantinya ditawari kursi menteri oleh Jokowi. Alasannya, agar demokrasi Indonesia sehat, dewasa, dan memiliki menu kebijakan yang semakin berkualitas.

"Selain tentunya, sebagai wujud ikatan moral dan apresiasi terhadap para pemilih PAN yang sudah bahu-membahu berjuang dalam Pilpres dan Pileg 2019," jelasnya.

Lagipula, imbuhnya, demokrasi di seluruh belahan dunia manapun memerlukan partai politik (parpol) di luar pemerintah. Parpol yang mampu melakukan checks and balances, serta memberikan alternatif kebijakan yang lebih baik.

"Itu bukan berarti harus musuhan apalagi cakar-cakaran," ujarnya.

Sebelumnya SBY bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/10). Sehari setelahnya, giliran Prabowo yang sambangi Istana. Baik SBY maupun Prabowo yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga merupakan rival Jokowi-Ma'ruf di pilpres 2019 lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika