REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Masyarakat Indonesia di Amerika Serikat (AS) yang tergabung dalam konsolidasi relawan lintas organisasi Amerika Bersatu menyuarakan keprihatinan mereka dan mengecam upaya penusukan yang terjadi pada Menko Polhukam RI Wiranto, pada Kamis (10/10) lalu, di Pandeglang, Banten.
"Kami mengimbau Pemerintah untuk mengusut tuntas dan mengambil langkah yang tegas terhadap semua pihak yang mengganggu ketentraman dan kedamaian di Tanah Air, terutama atas kelompok-kelompok radikal yang memaksakan kehendak dan ideologi melalui tindak kekerasan," kata Ketua Amerika Bersatu, Ronny Rusli dari Dallas, TX, dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (11/10).
Hal senada disampaikan oleh Indradi Partowardojo, sesepuh Amerika Bersatu dari Washington, D.C. dan salah satu pendiri dari organisasi #DC4INDONESIA. Menurut Indradi, peristiwa ini adalah bukti bahwa radikalisme dan intoleransi telah menjadi ancaman nyata bagi NKRI, dan harus dibasmi habis hingga ke akar-akarnya.
"Mari kita kembalikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang toleran, rumah untuk semua orang, apapun suku bangsa, agama, ras dan budayanya," ujar Indradi.
Amerika Bersatu juga mengimbau pemerintah untuk bukan hanya menindak tegas pelakunya saja, namun yang tidak kalah penting, dalang dibalik peristiwa ini. Mereka juga berpendapat selain ancaman radikalisme, Wiranto juga menjadi target khusus sehubungan dengan pernyataan beliau mengenai pembubaran HTI pada Juli 2017 yang lalu, dimana ia menyatakan bahwa dasar pemerintah mencabut izin ormas tersebut adalah karena tidak mengakui keberadaan NKRI.
Robbynson Suy, salah satu sesepuh Amerika Bersatu dari North Carolina yang juga pernah menjadi anggota Marinir TNI berharap Pemerintah akan menghukum para pelaku seberat-beratnya.
"Penusukan dan upaya pembunuhan, ini jelas tidak dapat ditolerir. Hukum seberat-beratnya harus dijalankan,” tegas Robbynson.
Syaiful Hamid, salah satu sesepuh Amerika Bersatu yang juga pendiri dari Indonesian House of New York berpendapat bahwa tindakan tegas pemerintah harus dimulai pada pembersihan aparat negara dari paham radikalisme.
"Saya percaya upaya ini merupakan gunung es dari bahaya laten radikalisme bukan dari dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri," katanya.