REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah pusat memindahkan kawasan sentral stasiun dari Gambir ke Manggarai mendapatkan beberapa catatan dari pengamat transportasi publik. Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, secara umum, rencana menjadikan Manggarai sebagai stasiun sentral itu cukup baik, tapi ada penataan yang harus dilakukan, khususnya hunian masyarakat yang masih semrawut di sekitar Stasiun Manggarai saat ini.
"Jadi, kawasan pendukung di sekitar stasiun manggarai ini yang belum ditata dan permukiman sekitar perlu ditata lebih baik, terutama oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Djoko kepada wartawan, Kamis (10/10).
Menurutnya, walaupun area pembangunan Stasiun Manggarai cukup luas, akses masuk dan keluar di sekitar Stasiun Manggarai masih sangat semrawut. Dipenuhi permukiman warga yang cukup padat dan akses jalur jalan yang sempit. Karena itu, menurut dia, seharusnya akses masuk dan keluar stasiun Manggarai dibuat dua jalur hingga enam lajur.
"Nah, persoalannya Pemprov DKI bisa enggak menyediakan akses seperti itu. Dan belum lagi mereka yang membawa kendaraan pribadi harus memarkirkan kendaraannya di Stasiun Manggarai. Kemudian, juga perlu dipikirkan lahan parkir yang luas, seperti di Gambir," ujar dia.
Belum lagi, lanjut dia, nanti akan ada layanan bis Transjakarta dan bis bandara, untuk melengkapi integrasi antarmoda. Walaupun ada kereta bandara, ia melihat, bus bandara tetap perlu ada perlu sebagai alternatif. Dan ditambah dengan sarana penunggu taksi yang juga butuh lahan parkir yang luas dan rapi.
Sebenarnya, ia melihat ada beberapa lahan milik KAI yang cukup di sekitar Stasiun Manggarai. Lahan ini, ususlnya, bisa ikut membantu menata permukiman penduduk sekitar kawasan Manggarai. Dan Djoko mengingatkan Pemprov DKI harus bisa menertibkan permukiman warga di sekitar stasiun Manggarai.
"Itu peran Pemerintah Provinsi DKI, apakah perlu dibuat rumah susun atau seperti apa," kata dia.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menilai, Stasiun KA Manggarai, Jakarta, ideal sebagai stasiun sentral. Terlebih, Gambir sudah tidak bisa dikembangkan lagi.
“Kami tetap sesuai dengan perencanaan karena memang sudah lama, sudah sangat ideal di situ (Manggarai) karena kalau Stasiun Gambir tidak bisa dikembangkan lagi, apalagi stasiun lain,” kata Kasubag Humas Ditjen Perkeretaapian Supandi.
Supandi menjelaskan, Stasiun Manggarai memang dirancang untuk stasiun ultimate yang perencanaannya sudah dilakukan sejak lama. "Kami tidak tiba-tiba mengubah rencana tersebut, kami juga sudah studi. Manggarai jadi stasiun sentral dan Gambir akan kembali seperti semula, untuk commuter line," ujar dia.
Dengan pemindahan KA jarak jauh dari Gambir ke Manggarai, diharapkan pengoperasian akan terpusat. Ditambah, saat ini sudah bisa mengakses KA Bandara dari stasiun tersebut. Supandi mengatakan, dengan pemindahan tersebut, wilayah sekitar juga tentunya akan ditata sedemikian rupa dalam kurun waktu hingga dua tahun mendatang sekaligus menunggu kesiapan jalur dwiganda.
Terkait lahan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan PT Kereta Api Indonesia agar bisa diselesaikan untuk kemudahan akses penumpang. Selain itu, kelak juga akan dibangun halte Transjakarta yang terhubung dengan stasiun. Area komersial akan diisi oleh gerai-gerai layaknya di Stasiun Gambir.
"Jadi nanti akan bangun halte Transjakarta yang terhubung dengan stasiun, di Pasar Raya juga akan dibangun untuk terbangun sampai stasiun," ujarnya.
Dikaji Ulang
Sementara itu, pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi Deddy Herlambang mengatakan, pemindahan fungsi naik turunnya penumpang kereta api (KA) jarak jauh dari Stasiun Gambir ke Stasiun Manggarai perlu dikaji ulang. Ia menjelaskan, pengkajian terutama dari sisi akses, moda transportasi pendukung, serta aspek sosial di sekitar Stasiun Manggarai.
“Memang telah ada studi dari JICA tahun 1985 dan 1991 untuk menjadikan Manggarai sebagai terminal/stasiun terpadu atau hub besar berbasis rel. Namun, karena eksekusinya terlalu lama, 25 tahun setelahnya, maka perubahan mind set transportasi tidak diprediksikan pada tahun studi JICA itu,” ujar Deddy.
Dia menuturkan saat itu tidak diprediksikan lonjakan perubahan kepadatan kendaraan pribadi, saat itu pengguna kendaraan umum di DKI masih sekitar 50-60 persen (data diolah dari JUTPI), kini pengguna kendaraan umum sebesar 23 persen-25 persen.
Sementara itu, jaringan jalan dari dulu hingga sekarang juga tidak ada perubahan yang signifikan karena pertumbuhan jalan hanya 0,01 persen tahun bila dibandingkan kendaraan baru 12-16 persen per tahun.
Di sisi lain, lanjut dia, saat itu juga tidak diprediksikan akan booming transportasi daring (private bukan mass transport), akibatnya akses menuju ke Stasiun Manggarai tidak berbentuk dan tidak tertata seperti sekarang ini.
“Jika Stasiun Manggarai pada 2021 akan menjadi Station Central (inter-city connection), di sana akan terjadi transit antara kereta antarkota, KA Bandara, dan Commuter Line. Konsepnya pola desain mungkin mengambil dari Stasiun Waterloo, London, bedanya di Manggarai tidak parkir basement, di bawah stasiun,” ujarnya.
Ada 726 perjalanan kereta api setiap hari di Manggarai, apabila dengan KA Bandara akan bertambah 40 perjalanan KA tiap hari. Total, ada 766 perjalanan KA, sangat sibuk secara grafis, namun terlalu kecil untuk akses dan feeder untuk moda daratnya.
Ia tidak yakin dalam waktu dua tahun bisa membangun infrastruktur jalan sesuai tingkat keterisian Manggarai. Di sinilah, menurut Deddy, pembangunan perkeretaapian oleh Pemerintah pusat (DJKA) yang tidak diimbang dengan pembangunan jalan oleh Kementerian PUPR atau Dinas PU DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
