REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli mengatakan perlu ada evaluasi standar operasional prosedur (SOP) pengamanan pejabat publik. Hal ini menyusul penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto

"Berarti perlu ada SOP pengamanan pejabat publik ini. SOP selama ini seperti apa pengamanannya. Perlu ada evaluasi, karena bagaimana pun pejabat publik harus mendapat perlindungan keamanannya," kata Lili saat dihubungi, Jakarta, Kamis (10/10).

Lili mengatakan peristiwa penusukan Wiranto merupakan kasus pertama yang dia ketahui terkait penusukan pejabat publik yang merupakan seorang menteri oleh seorang warga.

Terkait motif penusukan, Lili menuturkan perlu ada penelusuran lebih lanjut sehingga tidak bisa disimpulkan saat ini. Namun, bisa jadi ada kemungkinan muatan politik di balik penusukan Wiranto karena yang diserang adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

"Jadi ada motif politik, kalau yang menyerang adalah orang waras atau sehat secara psikologis, karena yang diserang pejabat politik Menko Polhukam maka tidak lepas dari kepentingan politik, bisa terkait dengan pilpres (pemilihan presiden) dan pelarangan gerakan radikal," kata Lili.

Sebelumnya, Jenderal TNI (Purn) Wiranto Menteri Polhukam RI saat melakukan peresmian di Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Menes Kabupaten Pandeglang ditusuk oleh dua orang tidak dikenal yang salah satunya menggunakan cadar berwarna hitam. Selain Wiranto, ada tiga orang korban lainnya, yaitu ajudan dari TNI, Kapolsek Menes, dan Fuad Sauqi, salah seorang tokoh Menes.

Peristiwa penusukan tersebut terjadi pada pukul 12.00 Wib. Pelaku yang berjumlah dua orang saat ini sudah diamankan di Polres Pandeglang. Pelaku dari Medan bernama SA dan satu orang lagi FA berasal dari Brebes.

Ikuti Whatsapp Channel Republika