REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Kapolri agar memperketat pengamanan pejabat negara pascainsiden penusukan Menko Polhukam Wiranto di Menes, Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) siang ini. Hal ini disampaikan Jokowi setelah menjenguk Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
"Ya, nanti saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk berikan pengamanan yang lebih baik," ujar Jokowi.
Jokowi juga menginstruksikan Kapolri, Kepala BIN, dan juga TNI agar menindak tegas para pelaku penusukan dan mengusut tuntas jaringan terkait.
"Yang paling penting jaringan ini harus dikejar dan dituntaskan diselesaikan," tambah Jokowi.
Sementara itu, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Paspampres), Mayjen TNI Maruli Simanjuntak memastikan tak akan ada penambahan pasukan pengamanan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto.
"Tidak ada. Kami sudah siaga dan mudah-mudahan tak terjadi ya," kata Maruli kepada wartawan.
Ia menjelaskan, paspampres sudah mengantisipasi pengamanan Presiden. Selain itu, pengamanan Presiden juga dilakukan dengan menggunakan standard resiko yang tinggi.
"Tak perlu. Kita kan standar sudah high risk. Kalau kita gak tau kondisinya gimana harusnya bisa diantisipasi," ujar dia.
Maruli menegaskan, paspampres menjalankan pengamanan sesuai dengan standard operation procedure (SOP). "Ya kalau kami saat dropping harusnya sudah clear," tambahnya.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto diserang oleh orang tak dikenal saat melakukan kunjungan ke Pandeglang, Banten. Ia pun mengalami luka akibat penusukan dan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Jakarta Pusat.
Selain Wiranto, sejumlah orang lainnya juga terluka. Mereka yakni ajudan Wiranto, Kapolsek Menes, dan seorang pegawai Universitas Mathla'ul Anwar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika