REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengomentari terkait sikap Partai Gerindra dan Demokrat yang saling klaim diajak gabung ke kabinet pemerintah. Mardani menilai hal itu bagian dari strategi dan merupakan hak bagi Gerindra dan Demokrat.

"Tiap partai punya strategi dan pertimbangan masing-masing. Jadi Gerindra dan Demokrat punya hak untuk memutuskan bergabung dengan Pak Jokowi atau bertahan di #KamiOposisi," kata Mardani kepada Republika saat dihubungi lewat pesan singkat, Kamis (10/10).

Ia pun tidak mempersoalkan jika nantinya Gerindra dan Demokrat merapat ke pemerintah. PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yang menetapkan bahwa PKS tetap berada diluar pemerintahan.

"Insya Allah PKS istiqomah di #KamiOposisi," ujarnya.

Selain itu Mardani juga mengomentari didominasi parlemen oleh partai pendukung pemerintah. Menurutnya menjadi oposisi bukan hanya soal jumlah, melainkan bagaimana partai sejalan dengan aspirasi rakyat.

"#KamiOposisi adalah mulia dan menjaga demokrasi tetap sehat," ucapnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terkait checks and balances DPR tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, DPR sebagai lembaga pengawasan wajib sifatnya melakukan checks and balances.

"Seandainya siapa pun itu baik yang sekarang ini di koalisi pemerintah yang kemudian masuk ke dalam pemerintahan, saya pikir yang di legislatif juga harus menjalankan fungsi pengawasan checks and balances gitu. Karena sebagai anggota legislatif tentunya kita tahu bahwa fungsi pokok itu ada di pengawasan kemudian legislasi dan anggaran dana itu harus dijalankan saya pikir," tutur wakil ketua umum Partai Gerindra tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika