REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut wacana provinsi baru di Solo Raya tidak relevan serta tidak ada urgensinya. Solo Raya meliputi Surakarta, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen.
"Bahkan jika menilik Desain Besar Penataan Daerah, isu pemekaran Solo Raya menjadi provinsi baru tidak memenuhi syarat," kata Ganjar saat melakukan kunjungan kerja di Kota Surakarta, Rabu (9/10).
Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi wacana pemekaran Solo Raya menjadi provinsi baru seperti yang dilontarkan Bupati Karanganyar Juliyatmono. Menurut Ganjar, alasan Bupati Karanganyar terkait dengan pemekaran wilayah itu sangat tidak relevan/
Sebab, jika yang dipersoalkan itu adalah perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat di Solo Raya maka bukan ide pemekaran yang disampaikan namun peningkatan kinerja pemimpin daerah, terutama bupati. Ganjar pun meminta pemerintah daerah di Solo Raya yang menginginkan pemekaran untuk berkaca terkait kinerjanya selama ini.
Dengan demikian, ia menambahkan, jangan sampai karena tidak bisa memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi warganya, mereka langsung memunculkan wacana pemekaran wilayah. "Kalau masalah ekonomi, saya autokritik dong, jangan-jangan saya yang keliru? jangan-jangan pemerintah yang keliru? Kecuali kalau sudah ganti kepala daerah yang populis hingga konseptor, tapi 'problemnya' masih sama," tutur politikus PDI Perjuangan itu.
Ganjar menyebut Solo Raya sudah luar biasa sehingga mesti hati-hati dalam menggulirkan wacana pemekaran wilayah. Ia mengatakan jangan sampai ada orang yang punya kepentingan pribadi memanfaatkan isu semacam ini, seperti ingin jadi gubernur di provinsi baru itu atau ingin berkuasa.
Berdasarkan pengalaman Ganjar semasa jadi anggota DPR RI, ada bupati yang menghendaki pemekaran provinsi lantas mengajukan diri sebagai gubernur, meskipun ketika awal pengusulan bersumpah tidak ada tendensi pribadi. Ganjar bahkan juga mengisahkan saat Kabupaten Brebes Selatan ingin mekar jadi kabupaten sendiri.
"Saya tanya ke mereka, sebutkan tiga alasan kenapa harus ada pemekaran? Mereka jawabannya pelayanan kurang, sekolah yang gak ada dan lain-lain. Maka itu semua langsung kita dekatkan, yang butuh pelayanan cepat bisa pakai online (daring), kantor pelayanan kita dekatkan, dan infrastruktur pendidikan juga kita sediakan," paparnya.
Ganjar menilai wacana Solo Raya menjadi provinsi butuh penelitian dan pengkajian lebih dalam dengan melibatkan para pakar. Apalagi, untuk pemekaran suatu wilayah ada landasan-landasan aturannya, yakni Desain Besar Penataan Daerah.
"Harus ada kajiannya, persoalan urgen yang mendasari. Kalau perekonomian, luasan daerah itu kurang logis. Kita di Jawa ini luas wilayahnya tidak seberapa jika dibanding Kalimantan, Papua maupun Sumatera," ujarnya.
Wacana pemekaran wilayah Solo Raya menjadi provinsi semula digulirkan Bupati Karanganyar Juliyatmono yang juga politikus Partai Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika