REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak menyebarkan kabar bohong atau hoaks mengenai bencana melalui media sosial. Menurut Doni, masyarakat dapat mengikuti kabar dan informasi dari sumber pemerintah daerah maupun pusat, serta lembaga yang bertanggung jawab seperti BNPB dan BMKG.
"Kami imbau kepada saudara-saudara kami di berbagai daerah untuk tidak melemparkan isu yang kiranya tidak bisa dijamin kebenarannya. Karena sampai hari ini belum ada satu teknologi atau lembaga, yang bisa prediksi kapan terjadi gempa dan tsunami," kata Doni dalam jumpa pers di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa (8/10).
Doni pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara di Maluku. Dalam data BNPB tercatat 6.355 unit rumah rusak akibat gempa bumi, yang terdiri dari 1.273 unit rumah rusak berat, 1.837 unit rusak sedang, dan 3.245 unit rusak ringan.
Untuk jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak tercatat 512 unit. Kepala BNPB juga diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk kembali ke Ambon untuk memimpin langsung upaya penanggulangan bencana alam yang terjadi di Ambon dan kawasan sekitarnya di Provinsi Maluku.
"Kami pastikan semua proses penanganan bencana bisa terlaksana dengan baik," kata Doni.
Kepala BNPB, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo telah bertemu Presiden Joko Widodo untuk melaporkan progres penanganan bencana alam mulai dari Wamena Provinsi Papua, Palu Sulawesi Tengah hingga Ambon Provinsi Maluku. Kementerian Keuangan juga telah menandatangani bantuan hibah kepada tiga bupati dan satu walikota sebesar Rp1,9 triliun untuk membantu perbaikan bangunan di Palu, Sulawesi Tengah akibat gempa bumi.
Sementara bagi pembangunan kembali sejumlah bangunan di Wamena, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan kerja sama dengan Zeni TNI untuk membangun rumah dan bangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
