REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di kantor Gubernur Maluku, di Ambon, berlarian keluar ruangan akibat guncangan gempa magnitudo 4,1 pada pukul 10.21 WIT, Senin pagi. Wagub Maluku, Barnabas Orno, juga sempat keluar dari ruangan kerjanya untuk mengingatkan para stafnya menjaga keselamatan diri.
Para ASN, terutama perempuan, berlarian lalu memanfaatkan lift maupun tangga mulai dari lantai tiga hingga enam untuk turun dari gedung. Mereka kemudian berkumpul di halaman belakang kantor Gubernur Maluku.
Mereka mengkhawatirkan gempa susulan maupun gedung kemungkinan roboh karena guncangan magnitudo 6,5 pada 26 September 2019 telah membuat sebagian dinding retak. Alhasil, ada beberapa ASN yang pindah ruangan, seperti Kesbangpol di lantai lima pindah ke bekas ruangan Korpri di lantai dua.
Usai gempa magnitudo 4,1 pada Senin pagi, staf BPK di lantai enam kemudian pindah ke ruangan Inspektorat Maluku di lantai dasar.
"Gedung berlantai tujuh ini sejumlah dindingnya telah retak. Apalagi guncangan terasa sangat kuat," ujar para ASN kepada Antara.
Bahkan, sejumlah ASN juga berlarian ke sekolah-sekolah untuk mengamankan anak- anak mereka. Mereka berhamburan dengan sepeda motor dan mobil pribadi, dinas, maupun sewa.
"Anak saya telpon minta dijemput karena takut diguncang gempa," ujar ASN bernama Merry.
Sebelumnya, Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang mengatakan, Tim dari Pusat Penelitian Pengembangan (Puslitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pengujian kelayakan sejumlah gedung pascagempa magnitudo 6,8 yang menguncang Kota Ambon serta kabupaten Maluku Tengah maupun Seram Bagian Barat (SBB) pada 26 September 2019.
Tim yang didampingi Penjabat Kadis Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maluku, Muhammad Marasabessy telah melakukan pengujian kelayakan kantor Gubenrur dari lantai I hingga VII. Selain itu, sejumlah gedung di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dan RSU dr Ishak Umarella juga diuji.
"Kami mengharapkan paling lambat pekan ini telah menerima hasil pengujian kelayakan sebagai dasar bagi Gubernur Maluku Murade Ismail mengajukan laporan, sekaligus bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan gedung-gedung tersebut," ujar Kasrul.
Penjabat Kadis PKP Maluku, Muhammad Marasabess,y menjelaskan kegiatan yang dilakukan tim Puslitbang Kementerian PUPR ini untuk melihat tingkat kerusakan dan kelayakan bangunan.
"Mereka akan melihat kemudian menentukan, apakah gedung ini layak untuk digunakan atau tidak," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika