REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, membantah tuduhan bahwa pemerintah mengorganisir para buzzer untuk mendukung pemerintah. Karena itu, pihaknya tidak mempersoalkan jika para buzzer ditertibkan.
"Yang pasti tidak mungkin pemerintah mengorganisir (buzzer). Bagaimana bisa itu lembaga negara, lembaga pemerintah, bagaimana mungkin bisa mengorganisir lembaga di luar pemerintah. Dia punya departemen, penerangan, ada badan sandi dan siber negara, ya kan," ujar Ngabalin kepada wartawan usai mengisi diskusi di Thamrin, Jakarta Pisat, Jumat (4/10).
Menurut Ngabalin, masyarakat tidak boleh memutarbalikkan fakta soal media sosial (medsos). Masyarakat, kata dia, harus diberikan penjelasan supaya hati-hati menggunakan medsos.
"Kalau media mainstream kan kita tahu ada. Sehingga kita tahu narasumbernya, di mana kantornya segala. Kalau medsos kan suka-suka dia saja, caci maki, hujat, caci-maki agama lain, ini saja orang berdoa jadi ribut sekarang," katanya.
Terlebih, dia menilai jika buzzer politik lebih banyak memojokkan dan memfitnah pemerintah. "Jadi jangan juga memutar-balikkan fakta, tidak ada satu kekuatan politik di dunia manapun yang tidak mengginakan medsos. Tapi medsos yang mengorganisasi kemudian mencaci maki, menyebarkan berita bohong, menghujat, dengan gerakan intorelansi, mencederai suku agama bangsa dan lain lain itu terjadi di republik ini," sebutnya.
Namun, dirinya sepakat jika negara harus menertibkan para buzzer. Sebab, negara memiliki kekuasaan untuk menertibkan situasi keananan dalam negeri yang diakibatkan informasi hoaks.
Ngabalin juga menyatakan setuju jika memang ada buzzer pendukung pemerintah ikut ditertibkan. "Negara harus hadir untuk bisa mengatur. Tidak ada salahnya kalau aada orang yang memberitakan dukungan kepada Presiden Jokowi sebagai pemerintah, kemudian ada program pemerintah disampaikan di medsos. Kecuali pemerintah mengorganisir, kan tidak ada, pemeritnah tidak mengorganisir, jadi no problem," tegas Ngabalin.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta buzzer, baik pendukung pemerintah atau oposisi untuk menahan diri dalam berkomentar di media sosial. Pernyataannya ini menyusul munculnya rumor yang menyebutkan sosok Moeldoko dekat dengan para buzzer pendukung Presiden Jokowi.
Moeldoko meminta buzzer untuk lebih bijak dalam memilih diksi dalam berkomentar tanpa harus saling menjelekkan satu sama lain. Bahkan, Moeldoko memandang bahwa peran buzzer sudah selayaknya ditinggalkan lantaran pesta demokrasi sudah rampung.
"Tapi menurut saya yang paling penting perlu ada kesadaran bersamalah kita semuanya menurunkan tensi, kemudian kita tata ulang lah cara berkomunikasi," jelas Moeldoko, Kamis (3/10).
Moeldoko memandang, para buzzer ini sejatinya merupakan relawan yang sampai saat ini masih menjadi pendukung fanatik. Moeldoko pun memandang bahwa buzzer yang masih aktif beroperasi saat ini tidak dikomandoi oleh satu pihak saja. Mereka berada bukan dalam satu kendali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
