REPUBLIKA.CO.ID, Sejumlah mahasiswa mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (3/10). Perwakilan mahasiswa Universitas Trisakti, Universitas Tarumanegara, Universiras Paramadina, dan Ukrida itu disambut Kepala Staf Presiden Moeldoko di kantornya.

Salah satu poin utama yang disampaikan perwakilan mahasiswa kepada Moeldoko adalah desakan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Perppu itu dinilai penting untuk mengoreksi UU KPK yang sudah disahkan. Selain itu, mereka menyampaikan tujuh tuntutan tuntaskan reformasi yang sebelumnya disuarakan mahasiswa saat demonstrasi di jalanan.

"Ditambah kita desak negara untuk segera menindaklanjuti kawan-kawan kita yang ditahan polisi agar segera dibebaskan. Kita tuntut pemerintah dan negara usut tuntas pelaku yang sebabkan kawan kami meninggal dunia," kata pimpinan rombongan, Presiden Mahasiswa Trisakti Dinno Ardiansyah.

Dinno menegaskan, kemauan mereka untuk membuka dialog dengan pemerintah dilakukan demi mendapat kepastian mengenai sikap Presiden Jokowi terhadap revisi UU KPK. Selain itu, menurut Dinno, pihak mahasiswa juga berupaya menempuh judicative review demi mengoreksi UU KPK yang telanjur disahkan. "Kita mendesak negara membuat adanya agenda jajak pendapat antara negara, presiden, dengan mahasiswa sampai 14 Oktober," kata dia.

Bila permintaan dialog ini tidak dipenuhi sampai 14 Oktober 2019, perwakilan mahasiswa mengancam untuk mengajak kembali rekan-rekannya turun ke jalanan dalam jumlah massa yang lebih besar. "Kalau sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiwa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," kata dia.

Pada Jumat pekan lalu, mahasiswa menolak bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Saat itu Jokowi mengundang perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi demontrasi untuk berdialog. n sapto andika candra, ed: ilham tirta

Ikuti Whatsapp Channel Republika