REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau perbaikan rumah masyarakat kurang mampu sebanyak 5.588 unit. Bantuan tersebut berasal dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Bantuan 5.588 unit rumah program BSPS tersebut terbagi dua tahap pada tahun 2019. Pertama, bantuan diserahkan sebanyak 2.750 unit di tujuh kabupaten di Lampung. Sedangkan tahap kedua, bantuan sebanyak 2.838 unit tersebar di 11 kabupaten Provinsi Lampung.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kemen PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, alokasi bantuan ini menggunakan anggaran dari Kementerian PUPR dimana bertujuan untuk mengurangi rumah tidak layak huni termasuk di Provinsi Lampung.
“Bantuan pembangunan rumah tersebut, untuk mengurangi jumlah masyarakat yang menghuni rumah tidak layak,” kata Khalawi Abdul Hamid pada penyerahan bantuan secara simbolis di Balai Keratun Pemprov Lampung, Kamis (3/10).
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi tersalurkannya bantuan pembangunan rumah dari Kemen PUPR tersebut. Ia berharap pada kepala daerah yang mendapatkan program BSPS tersebut untuk segera memanfaatkan anggaran tersebut untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni.
“Kepada bupati yang daerahnya mendapatkan bantuan untuk menggunakan bantuan tersebut dengan baik,” kata Arinal, yang pernah menjabat Sekdaprov Lampung.
Bantuan serupa pernah diterima Pemprov Lampung melalui dana APBN. Bantuan tersebut diperuntukan bidang perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya, agar masyarakat tidak mampu dapat mewujudkan rumah layak huni.
Bantuan program BSPS antara lain berupa Bantuan Stimulan pernah terealiasasi pada 36 desa/kelurahan di 8 kabupaten/kota dengan jumlah 2.000 unit.
Arlan (48 tahun), tokoh masyarakat di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, berharap pemerintah daerah segera membantu warga korban tsunami Selat Sunda akhir tahun lalu. Saat ini, ujar dia, masih banyak korban bencana tsunami belum mendapatkan rumah layak huni, setelah rumahnya hilang dan rusak.
“Sampai sekarang baru dibangun hunian sementara atau huntara. Itu tidak cukup. Kalau memang ada bantuan, warga korban di desa ini dibantu biaya untuk membangun rumahnya yang tersapu tsunami dan rusak,” tuturnya.
Menurut dia, warga Desa Kunjir yang terdampak parah bencana tsunami saat ini masih banyak yang terlunta-lunta tidak memiliki hunian tetap. Warga tidak dapat membangun kembali rumahnya lantaran tidak adanya pendapatan lagi setelah perahu nelayan hancur.
Warga desa tersebut mayoritas mengandalkan pendapatan untuk kebutuhan keluarga dari melaut sebagai nelayan. Setelah sembilan bulan, warga belum bisa melaut karena tidak ada perahu dan alat tangkap ikan. Semua perahu dan alat tangkap ikan rusak dan hilang disapu tsunami akhir tahun lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika