REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di periode kepemimpinannya, 2014-2019. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Kamis (3/10) siang ini, Jokowi lebih banyak berbicara mengenai evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan selama lima tahun terakhir. Tak hanya itu, Jokowi juga menyempatkan untuk mengucapkan terima kasih kepada menteri-menterinya atas kerja yang dilakukan selama lima tahun ini.
"Saya ingin ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua menteri dan kepala lembaga atas kerja kerasanya selama 5 tahun ini dalam membantu saya dan Pak Jusuf Kalla dalam menjalankan visi dan program prioritas kita bersama," ujar Jokowi dalam sambutan pembuka sidang kabinet paripurna, Kamis (3/10).
Jokowi mengingatkan, sejak awal Kabinet Kerja terbentuk, dirinya selalu menekankan bahwa tidak ada visi misi menteri, melainkan yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden. Menurutnya, pesan yang kerap ia sampaikan tersebut demi mewujudkan pemerintahan yang memiliki satu visi dan misi yang sama dan tidak bercabang.
"Alhamdulillah dalam lima tahun ini telah banyak yang kita kerjakan dalam keterbatasan dan masih banyak saya lihat masih ada pekerjaan rumah yang belum bisa selesaikan," katanya.
Jokowi yakin sepanjang lima tahun ia memimpin telah berhasil membangun fondasi bagi arah pembangunan nasional yang merata. Pemerintahan yang ia pimpin juga dianggap berhasil melakukan reformasi fiskal sehingga APBN Indonesia bisa sehat dan mandiri.
"Kita juga meletakkan fondasi bagi pembangunn Indonesia-sentris bukan Jawa-sentris dalam lakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur," katanya.
Sementara dalam hal reformasi struktural, Jokowi mengakui kebijakan ini belum dijalankan secara besar-besaran. Ia berharap dalam pemerintahan lima tahun selanjutnya, reformasi struktural demi menaikkan daya saing bisa dilakukan lebih masif. Caranya dengan memangkas aturan dan prosedur yang dianggap menghambat investasi.
Sidang kabinet paripurna kali ini dihadiri seluruh menteri Kabinet Kerja, ditambah Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hingga akhir periode Kabinet Kerja, pemerintah masih mengejar penyelesaian pembahasan Omnibus Law yang menyangkut investasi. Pemerintah memang sedang mencoba memangkas aturan-aturan lama yang diyakini menyusahkan investor dalam membuka usahanya di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika