REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyoroti lima pimpinan DPR periode 2019-2024 yang baru dilantik Selasa (1/10). Ia juga mengkhawatirkan pemilihan ketua MPR RI periode 2019-2024 yang akan dilakukan pada Kamis (3/10) besok.
"Ditambah lagi semua pimpinan lembaga negara dikuasai partai pemerintah, kalau Bamsoet terpilih jadi ketua MPR berarti sudah diborong habis oleh the rulling party," kata Pangi kepada Republika, Rabu (2/10).
Dengan komposisi seperti ini, ia mengkhawatirkan DPR mendatang hanya sebagai tukang stempel pemerintah. Ia pun mencontohkan pada DPR periode 2014-2019 yang selesai bertugas akhir bulan lalu.
"Sekarang kan terlihat sekali apa maunya pemerintah, diamini semua oleh DPR, termasuk RUU inisiatif pemerintah berjalan mulus di DPR. Namun, akhirnya ditunda pengesahannya karena tekanan publik dari mahasiwa dan pelajar," ujarnya.
Ia pun sangat berharap ada kekuatan penyeimbang di parlemen mendatang sehingga check and balances berjalan baik di parlemen. Ia mengibaratkan tekanan dan sikap partai di parlemen yang berbeda dengan pemerintah bisa menjadi vitamin penyehat bagi demokrasi.
Ia menambahkan DPR merupakan komponen penting dalam mengawasi kerja dan jalannya program pemerintah. Menurutnya, tidak bisa dibayangkan jika DPR tidak bisa lagi sebagai lembaga pengawasan dan penyeimbang pemerintah.
"Kontrol yang bagus dari DPR bisa menjadi vitamin yang baik bagi pemerintah," ungkapnya.
Puan Maharani (PDIP)resmi menjabat sebagai ketua DPR usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/10) malam. Selain Puan, empat pimpinan DPR yang juga dilantik yaitu Aziz Syamsuddin (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Rachmat Gobel (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB).
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung buka suara untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait terpilihnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024. Kekhawatiran tersebut, yakni Puan yang berlatar partai politik PDI Perjuangan sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat kritik parlemen kepada pemerintah akan melempem.
"Dalam kehidupan demokrasi, kritik itu akan datang bertubi-tubi, mau ketua DPR PDIP atau apa, nggak ngaruh," kata Pramono, Rabu (2/10).
Pramono mengatakan rakyat masih memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah, khususnya presiden. Hal ini, menurutnya, juga terjadi pada era DPR periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo dari Partai Golkar sebagai partai koalisi pemerintah.
"Sama aja. Tokh, bagian dari koalisi. Sehingga yang perlu dijaga adalah agar DPR baru sebelum bekerja, boleh dikritisi, tapi juga harus diberi kepercayaan melakukan perbaikan diri," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
