Rabu 02 Oct 2019 11:49 WIB

Gubernur Banten: Pemprov Banten Gratiskan Pendidikan SMAN

Total Bosda dan bos di Banten berada di posisi nomor dua tertinggi secara nasional.

Pemprov Banten kucurkan dana Bosda dan BOS nomor dua tertinggi secara nasional.
Foto: Pemprov Banten
Pemprov Banten kucurkan dana Bosda dan BOS nomor dua tertinggi secara nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada tahun 2018, Pemprov Banten menganggarkan Bosda sebesar Rp 400 miliar.

Total Bosda dan BOS di Provinsi Banten berada di posisi nomor dua tertinggi secara nasional. Untuk siswa SMA, total Bosda ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total Bosda ditambah BOS yang diterima per siswa Rp 5,4 juta.

Pada tahun 2019, di bidang pendidikan Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp 1.13 triliun untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp 970,47 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN.

Program pendidikan gratis mampu mendongkrak angka partisipasi murni sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2017 angka partisisipasi murni sekolah sebesar 60,05 naik menjadi 62,02 di tahun 2018. Demikian pula dengan rata-rata lama sekolah yang pada tahun 2017 selama 8,53 naik menjadi 8,62 pada tahun 2018.

Untuk infrastruktur pendidikan, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak delapan sekolah. Sedangkan ruang kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada tahun 2019, Pemprov Banten telah membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas.

photo
Pemprov Banten kucurkan dana Bosda dan BOS nomor dua tertinggi secara nasional.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 menurut Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) tidak ada masalah berarti. Terjadinya kerumunan di hari pertama PPDB 2019 yang menggunakan sistetem zonasi menurutnya masih kondisi wajar.

Gubernur WH pun sempat mengumpulkan para kepala sekolah SMA/SMK Negeri Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan untuk antisipasi dan berikan solusi permasalahan PPDB 2019.

"Sistem zonasi ini kan untuk pemerataan akses pendidikan. Namun kendalanya, sekolah terbatas tapi animo masyarakat besar," jelasnya.

Sementara ini Wakil Gubernur Andika Hazrumy turut memantau PPDB 2019 dengan meninjau langsung PPDB 2019 di SMAN 1 Kota Serang dan SMAN 2 Kota Tangerang Selatan. Menurutnya PPDB 2019 ada kemajuan dibanding dengan tahun sebelumnya.

"Pelaksanaan sistem zonasi untuk melebur sekolah favorit agar sekolah-sekolah merata kualitas dan fasilitasnya," ungkap Wagub Andika.(ADV)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement