REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui para mahasiswa dan pelajar di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (28/9) malam lalu. Dialog antara Gubernur dengan para pendemo digelar dalam suasana kondusif.
Sebelum berdialog, dua perwakilan pendemo memberikan bendera merah putih kepada Ridwan Kamil, sambil diiringi lagu Tanah Airku. Kemudian secara bergantian mereka pun menyampaikan aspirasinya kepada Ridwan Kamil yang didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Tri Soewandono, serta para pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Salah satu perwakilan pendemo mengatakan, bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan beberapa hari belakangan ini merupakan gerakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai bermasalah, yakni RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pembentukan Undang-Undang, dan UU KPK hasil revisi.
“Gerakan ini adalah gerakan penolakan terhadap RUU-RUU yang bermasalah. RUU yang saya maksud termasuk RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pembentukan Undang-Undang,” ujar salah saorang perwakilan mahasiswa itu.
Menurut Perwakilan mahasiswa, Undang-Undang yang tidak disepakati mahasiswa adalah Undang-Undang KPK. "Karena kita anggap undang-undang itu (UU KPK hasil revisi) membuat KPK sama sekali tidak menjadi institusi yang independen,” katanya.
Selain itu, para pendemo mendorong juga agar Gubernur Jawa Barat ikut berjuang bersama melalui jalurnya masing-masing, serta menuntut agar RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) segera disahkan.
“Selanjutnya kami ingin mendorong kepada Bapak Gubernur untuk ikut berjuang bersama kita melalui jalur masing-masing. Kalau kami mahasiswa melalui jalur jalanan, silakan Bapak melalui jalur kuasa, termasuk memperjuangkan RUU PKS untuk segera disahkan,” paparnya.
Mahasiswa pun, meminta agar ada penyelidikan atas korban berjatuhan termasuk mahasiswa yang tewas. Karena, aksi yang mereka lakukan sebagai dampak dari keresahan akar rumput karena beberapa RUU tersebut.
“Kawan-kawan kami ada yang meninggal, kejadian ini pelanggaran besar HAM. Alangkah indahnya ketika pemerintah mengusut tuntas kejadian ini,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ridwan Kamil yang akrab disala Emil pun memberikan apresiasi untuk aksi mahasiswa dan pelajar yang terjadi beberapa hari belakangan. Karena, artinya pelajar dan mahasiswa di Jawa Barat mempunyai kepedulian tinggi terhadap persoalan bangsa.
“Saya mengapresiasi bahwa saya gembira pelajar dan mahasiswa Jawa Barat punya kepedulian tinggi terhadap permasalahan bangsa. Semangat kritis ini saya doakan dipertahankan,” kata Emil seraya mengatakan, dalam penyampaian unjuk rasa tidak dilarang karena diatur undang-undang. Namun yang dilarang itu kalau melanggar aturan.
Menanggapi tuntutan para pendemo, Emil berjanji menyampaikan aspirasi pendemo kepada Pemerintah Pusat. Karena apa yang dituntut pendemo ada dalam ranah kebijakan Pemerintah Pusat.
“Saya dulu adalah pegiat civil society juga. Jadi, kalau itu ada ranahnya dalam kendali saya, responsnya memang tidak terlalu susah. Tapi kan wacana ini ada dalam kendali keputusan Pemerintah Pusat,” katanya.
Menurut Emil, yang bisa disampaikan adalah kita menyampaikan aspirasi dan pandangan pribadi, setelah itu mohon dicermati, diputuskan. "Saya kira itu juga pelajaran buat saya dalam mengambil kebijakan di Jawa Barat, harus banyak berinteraksi dengan masyarakat terdampak,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika