REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyesalkan sikap Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) yang menolak undangan dari Presiden Joko Widodo untuk berdialog. Ketua BEM Unair Agung Tri Putra berpendapat, berdialog dengan Jokowi malah bisa menjadi opsi untuk mempercepat agar tuntutan mahasiswa segera dikabulkan.
“Kami menyesalkan sikap kawan-kawan BEM SI tersebut. Karena semestinya bertemu dengan Presiden Jokowi bisa membuat kawan-kawan mahasiswa langsung menyampaikan aspirasi secara terperinci, tanpa sekat dan tanpa pihak perantara,” ujar Agung melalui siaran persnya, Jumat (27/9).
Agung mengatakan, dengan bertemu Presiden Jokowi secara langsung, gerakan mahasiswa bisa memaparkan seluruh aspirasi beserta tuntutannya. Apalagi, tuntutan mahasiswa se-Indonesia sudah jelas, mulai soal pembatalan RKUHP, pengesahan RUU PKS, tuntutan dikeluarkannya Perppu menolah UU KPK, penanganan kebakaran hutan, penyelesaian permasalahan di Papua, dan beberapa hal lainnya.
"Terus kalau tidak mau bertemu Jokowi, bagaimana maksudnya? Baru setelah tidak ada hasil seusai dialog dengan Presiden, kita turun lagi dan rapatkan barisan,” kata Agung.
Agung menyatakan, BEM Unair siap berdialog dengan siapapun termasuk Presiden, Jokowi. Karena menurutnya, dialog adalah ciri insan kampus untuk segera mengutarakan tuntutan. Namun demikian, dia mengajukan dua syarat. Yaitu BEM Unair minta presiden terbuka mendengarkan masukan agenda aksi mahasiswa dan bisa segera ditemukan jalan ke luar.
“Kasihan kami di daerah, kawan-kawan di daerah yang sudah berjuang, eh kawan-kawan BEM SI malah bermanuver tidak mau menyampaikan tuntutan langsung ke Jokowi,” kata Agung.
Namun demikian, Agung mengingatkan, gerakan mahasiswa harus tetap fokus pada tuntutan yang telah disuarakan. Tapi, kata dia, jangan sampai kemudian aksi demonstrasi malah berujung manuver yang tak perlu seperti menolak ajakan dialog oleh Jokowi.
“Kawan-kawan saya harap tetap fokus, dengan tuntutan wujudkan PERPU untuk menganulir UU KPK, RKUHP, segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, penuntasan masalah Papua dan sebagainya,” ujarnya.
Sebelumnya, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menolak undangan Presiden Jokowi untuk berdiskusi di Istana Negara. Namun, pihak mahasiswa akan menanggapi undangan tersebut apabila diskusi dilakukan secara terbuka.
"Aliansi BEM Seluruh Indonesia hanya bersedia bertemu dengan Presiden apabila dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," ujar Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, M. Nurdiansyah, Dalam pernyataan resminya, Jumat (27/9).
Selain itu, Presiden diminta menyikapi berbagai tuntutan mahasiswa yang tercantum di dalam ‘Maklumat Tuntaskan Reformasi' secara tegas dan tuntas. Nurdiansyah menegaskan, pertemuan tersebut harus menjamin bahwa nantinya akan ada kebijakan yang konkret demi terwujudnya tatanan masyarakat yang lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika