APBN sebagai motor

Dari sisi lain, APBN harus memainkan fungsi sebagai motor perekonomian. Salah satu instrumen penting dalam APBN adalah belanja negara. Ia meliputi banyak elemen, termasuk belanja kementerian/lembaga. Di saat investasi swasta tertahan akibat dinamika pemilihan umum, investasi pemerintah adalah harapan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja negara sampai dengan akhir Mei 2019 mencapai Rp 855,90 triliun (34,78 persen dari pagu APBN 2019) atau meningkat 9,80 persen (yoy) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Perinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 530,81 triliun (32,48 persen dari pagu APBN) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp 325,10 triliun (39,32 persen dari pagu APBN).

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai Mei 2019 mengalami peningkatan15,90 persen secara tahunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Faktor pendorong adalah realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai Rp 60,33 triliun (59,15 persen dari pagu APBN) atau meningkat sebesar 53,70 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan drastis itu menunjukkan komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Utamanya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Melihat tren-tren tahun sebelumnya, belanja negara bakal diakselerasi pemerintah, selain mengejar target realisasi, juga menjadi stimulus bagi perekonomian.

Pada akhirnya, semua pihak tentu mengharapkan kesejukan Osaka tidak terhenti sampai akhir pekan lalu. Gencatan senjata AS-China yang diikuti serangkaian negosiasi dagang semoga dapat melahirkan win win solution. Apabila itu terwujud, maka cuan bukan hanya ada di pihak AS maupun China, melainkan pula negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika