REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi demontrasi terkait dengan penolakan RUU KUHP dan Revisi UU KPK yang digelar beberapa hari ini oleh mahasiswa dan masyarakat sangat berbeda dibandingkan aksi-aksi sebelumnya. Keterlibatan pelajar SMK setingkatnya menjadi buah bibir dan bahkan sempat trending di jagat media sosial.

Ketua Umum PP IPNU, Aswandi Jaylani menyayangkan keterlibatan pelajar dalam melakukan demonstrasi yang sampai rusuh tersebut. Menurut dia, pelajar memang boleh melakukan demontrasi karena negara ini menganut sistem demokrasi, sehingga semua elemen masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasinya.

"Tetapi keterlibatan pelajar tersebut kita lihat bukan karena keinginan mereka sendiri, ada oknum yang tidak bertanggung jawab menjadikan pelajar sebagai korban dari eksploitasi anak," ujar Aswansi, Jumat (27/9).

Apalagi, lanjutnya, temuan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa ada rekening untuk menampung dana demo pelajar. Bahkan, menurut dia, di media sosial juga banyak pamflet seruan yang mengajak para pelajar turun ke jalan meninggalkan sekolah-sekolahnya untuk hadir ke gedung DPR.

"Provokasi ini harus diusut tuntas, karena kalau kita melihat gerakan provokasi kepada pelajar ini sangat tersistematis. Maka oleh sebab itu kami meminta kepada Polri, Menkominfo, Mendikbud, serta KPAI untuk mengusut tuntas oknum yang mencoba mengeksploitasi anak tersebut," ucapnya.

Aswandi menambahkan, semua pihak haris memberikan pembinaan kepada para pelajar tersebut, sehingga ke depannya mereka lebih memahami substansi dalam setiap pergerakan. "Jadi idealisme pelajar tetap terjaga dan mereka tercerdaskan dengan adanya binaan-binaan seperti itu," kata Aswandi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika