REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capaian keseluruhan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2018 sebesar 72,39 poin yang digolongkan dalam kategori sedang. Sementara capaian terendah berdasarkan provinsi di Indonesia diperoleh Papua Barat dengan 58,29 poin.
"Ada satu provinsi yang kategori masih buruk yaitu Papua Barat karena nilainya masih dibawah 60," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto usai launching buku IDI 2018 di Jakarta Pusat, Kamis (26/9).
Ia menjelaskan, capaian terendah indeks demokrasi karena di Papua Barat termasuk Papua masih ada ancaman kekerasan aparat kepada masyarakat. Jadi ada beberapa kasus seperti protes guru-guru dipindahkan.
Selain itu, lanjut Suhariyanto, ada ancaman-ancaman dari masyarakat ke masyarakat yang berkaitan dengan isu suku, agama, dan sebagainya. Untuk itu, meminta setiap warga menghargai bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku.
"Jadi semua harus hormati dan hargai. Di Papua dan Papua Barat banyak hal yang perlu disentuh. Pendidikan, kesehatan, dan sebagainya," kata dia.
Namun, Suhariyanto menuturkan, Papua dan Papua Barat bukan berarti tidak terjadi kemajuan, di sana ada kemajuan. Misalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua naik dari kategoru buruk menjadi sedang.
"Tapi untuk kejar ke provinsi lain masih susah dan kita perlu konsentrasi," tutur dia.
Dalam buku IDI 2018, capaian terendah yang diduduki Papua Barat itu menurun dari tahun sebelumnya yakni 62,76 poin. Papua Barat menggantikan Papua sebagai provinsi dengan indeks demokrasi terendah. Papua pada 2017 mendapatkan 61,34 poin, meningkat menjadi 62,20 poin.
Di sisi lain, ada lima provinsi dengan capaian indeks demokrasi tertingg pada 2018. Diantaranya DKI Jakarta (85,08), Bali (82,37, Nusa Tenggara Timur (82,32), Kalimantan Utara (81,07), dan DI Yogyakarta (80,82). Kelima provinsi itu rata-rata mengalami kenaikan poin dari tahun sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
