REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya melaksanakan aksi gabungan menolak revisi UU KPK, RKHUP, RUU Pertanahan, dan beberapa RUU bermasalah lainnya di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Kamis (26/9). Pengamanan pun tampak diperketat dibanding aksi-aksi sebelumnya.

Dimana kawat berduri dipasang berlapis. Ada dua kawat berduri yang dipasang aparat kepolisian. Satu dipasang di area luar area gedung DPRD Jatim, dan satu lagi dipasang di dalam area. Kawat berduri berada di area luar pun, dipasang lebih renggang dari pagar pembatas area gedung DPRD Jatim.

Sehingga massa aksi tidak bisa mendekat ke pagar masuk gedung DPRD Jatim, kecuali menerobos tajamnya kawat berduri tersebut. Aparat keamanan yang berjaga pun jumlahnya lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya. Mereka terlihat bersiaga, meskipun baru segelintir massa aksi yang tiba di lokasi.

"Totalnya yang ada di sini 2.700 personel. 2.700 personel ini gabungan TNI dan Polri. Insya Allah kami akan dari awal sampai akhir akan mengawal mereka dan akan menerima aspirasi mereka," kata Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan ditemui di lokasi.

Luki mengakui, dalam beberapa hari terakhir, wilayah Jawa Timur dihujani unjuk rasa. Namun demikian, dia mengaku, Jawa Timur sangat kondusif meskipun gelombang aksi, terutama dari mahasiswa terus bermunculan.

Luki menyatakan, untuk aksi kali ini, pihaknya menerjunkan berbagai pasukan. Mulai dari pasukan Asmaul Khusna, hingga Polwan cantik. Luki menyatakan, pihaknya siap menyambut baik peserta aksi dan siap mengawal agar aksi berjalan lancar dan damai.

"Ada pasukan Asmaul Khusna, ada Polwan yang akan menyambut para pendemo. Kita bisa melihat bagaimana wajah-wajah para anggota yang menerima mengucapkan salam pada para mahasiswa," ujar Luki.

Ikuti Whatsapp Channel Republika