SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM -- Maraknya praktik money politic dan merasuknya botoh, menuai keprihatinan dari masyarakat dan politisi di Sragen. Mereka menilai fenomena maraknya politik uang di Pilkades itu dinilai kontradiktif dengan semangat Pemkab dalam memerangi money politik dengan Satgas Anti Money Politics.
Bahkan mereka menuding keberadaan Satgas hanya ibarat macan ompong yang tak punya taring.
“Iya, sia-sia saja buat Satgas kalau faktanya money politik masih marak. Ini malah makin tambah parah. Kalau boleh menilai, sepertinya hanya buang-buang energi,” papar tokoh masyarakat asal Masaran, Sragen, Suyadi Kurniawan, kepada Joglosemarnews.com, Rabu (25/9).
Senada, penilaian serupa juga dilontarkan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sragen, Sugiyamto.
Ia mengatakan sebenarnya pihaknya mengapresiasi itikad baik bupati membentuk satgas anti money politic menjelang pilkades. Namun dalam pelaksanaanya kinerja satgas tidak optimal.
“Inisiatif bupati membentuk satgas itu bagus, tetapi tidak efektif dilapangan,” kata Sugiyamto Rabu (25/9).
Pihaknya menilai saat ini mayoritas desa yang menggelar pilkades ada kejadian money politics. Dengan demikian satgas bentukan bupati ini tidak efektif. Karena mayoritas calon melakukan money politic.
”Ini karena satgas tidak ada tajinya,” tukasnya.
Politisi senior PDIP itu menegaskan pendapatnya ini bukan berdasarkan banyaknya laporan yang masuk dan ditindaklanjuti.
Namun fakta di lapangan bahwa money politic tetap berjalan. Sebelumnya, sejumlah masyarakat dari beberapa wilayah mengungkap masih banyaknya praktik sogokan dan amplopan menjelang Pilkades.
Bukannya mereda, namun menjelang coblosan yang akan digelar Kamis (26/9/2019) besok, praktik serangan tembakan Pilkades masih gencar terjadi.
Kehadiran tim Satgas Anti Money Politik yang digalang Pemkab dari kabupaten, kecamatan hingga desa, seolah tak mempan.
Fakta di lapangan, aksi bagi-bagi uang masih saja terjadi. Bahkan di beberapa wilayah, besaran uang tembakan justru naik dari Pilkades tahap sebelumnya.
Hasil penelusuran Joglosemarnews.com, praktik tembakan uang dari calon ke warga, masih terjadi hampir di semua wilayah kecamatan. Kehadiran tim Satgas Anti Money Politik seolah diabaikan.
Praktik money politik itu terdeteksi terjadi di antaranya di banyak Pilkades di wilayah Sumberlawang, Tanon, Masaran, Kedawung, Karangmalang, Sidoharjo, Ngrampal, Gondang, Sambirejo, Plupuh dan beberapa kecamatan lainnya.
“Masih mas (ada money politik). Kalau tempat saya sudah kemarin, kader dari semua calon semuanya juga mbagi duit. Ada yang pakai amplop ada yang langsung. Besarannya Rp 100.000 dan Rp 150.000. Ini naik dua kali lipat. Pilkades dulu tembakannya hanya Rp 50.000,” ujar Kardi, salah satu warga di Tanon, kepada Joglosemarnews.com, Rabu (25/9/2019).
Tak hanya di Tanon, beberapa kecamatan juga sama. Rata-rata sebaran uang money politik berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 150.000 per kepala.
“Di beberapa desa di sini, sudah disebar sebelum penetapan calon kemarin. Kemudian tadi malam ditembak lagi. Ada yang Rp 50.000, ada yang Rp 100.000,” ujar Joko, warga di wilayah Karangmalang.
Tak jauh beda, di wilayah Masaran dan Sidoharjo, praktik tembakan juga makin jor-joran. Bahkan nominal di salah satu desa tertajir di Sidoharjo, yakni Taraman menembus angka Rp 250.000 per kepala.
“Sudah kemarin nyebarnya. Yang satu Rp 200.000, yang satunya Rp 250.000,” ujar salah satu warga di Taraman, No.
Terpisah, Ketua Tim Desk Pilkades Kabupaten Sragen, Suharto mengatakan hingga Selasa (24/9/2019) siang, tim belum menerima aduan atau laporan apapun perihal praktik money politik di Pilkades.
Menurutnya, tim dipimpin bupati bahkan sudah diterjunkan melakukan pantauan ke 14 kecamatan sejak Selasa (24/9/2019) kemarin ke lapangan namun juga belum mendapati laporan atau temuan.
“Sampai sejauh ini kami belum menerima aduan maupun laporan money politik,” tukasnya kepada wartawan di ruang rapat Sekda. Wardoyo
The post Money Politic Pilkades Sragen Kian Jor-Joran, Satgas Dinilai Bagai Macan Ompong! appeared first on Joglosemar News.
Ikuti Whatsapp Channel Republika