REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK--Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkap langkah Indonesia yang lebih maju dalam merancang dan menerapkan sistem jaminan kesehatan universal. JK juga menyampaikan skema jaminan kesehatan nasional menyediakan paket layanan kesehatan yang luas, mulai pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi.
Pernyataan tersebut, JK sampaikan dalam pidato singkatnya pada pertemuan High Level Meeting on Universal Health Coverage yang bertajuk Universal Health Coverage: Moving Together to Build a Healthier Word dalam rangkaian Sidang Umum PBB di New York, Senin (23/9).
JK mengungkap pentingnya Jaminan kesehatan universal yang merupakan kebutuhan mendasar. JK yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengungkap pada pendukung Jaminan Kesehatan.
Diantara, jaminan kesehatan didukung oleh 25 ribu penyedia layanan kesehatan yang melindungi lebih dari 223 juta orang, dimana 96 juta menerima subsidi mencakup 83,9 persen dari total penduduk Indonesia.
"Ini merupakan skema single-payer terbesar di dunia," ujar JK.
Menurutnya, hingga tahun 2019, Pemerintah Indonesia menargetkan semua pekerja termasuk pekerja wiraswasta akan mendaftarkan diri pada skema ini. JK mengakui Pemerintah masih terdapat tantangan yang cukup besar dalam menerapkan skema ini.
Tantangan itu dalam hal kapasitas fiskal, kesiapan dari sisi penyedia dan sektor farmasi. Karenanya, berdasarkan pengalaman Indonesia, ada tiga poin penting untuk memastikan suksesnya jaminan Kesehatan Universal.
Pertama, JK menilai, harus ada upaya bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
"Sinergi dan kemitraan yang erat antara pemerintah, sektor swasta dan pemangku kepentingan yang terkait mutlak diperlukan," kata JK.
Selain itu, penyedia jaminan kesehatan swasta dapat membantu perluasan serta rekrutmen peserta baru. Sementara itu, integrasi skema di tingkat lokal ke dalam skema nasional juga dapat meningkatkan cakupan jaminan kesehatan.
Kedua, JK menilai perlu merangkul seluruh segmen masyarakat untuk memastikan cakupan universal. Oleh karena itu, jaminan kesehatan juga harus mencakup pekerja sektor informal dan mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap serta.
Ketiga, lanjutnya, jaminan Kesehatan Universal harus memprioritaskan langkah promotif dan pencegahan.
"Kita harus lebih berfokus pada upaya promosi dan pencegahan," kata JK lagi.
Dalam lawatannya ke negeri Paman Sam ini, JK diketahui mewakili Presiden Joko Widodo, untuk memimpin delegasi Indonesia berbicara di forum sidang umum PBB ke 74 yang bertajuk “Galvanizing Multilateral Efforts for Poverty Eradication, Quality Education, Climate Action and Inclusion”.
Sidang Umum Majelis PBB ke-74 kali ini rencananya akan dihadiri sekitar 193 negara anggota PBB, 100 kepala negara, tiga wakil presiden, 47 perdana menteri dan 36 menteri serta 2 Chairman of Delegation.
Di sela rangkaian Sidang umum PBB, Wapres akan di agendakan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan akan menghadiri jamuan santap malam undangan Presiden Donald Trump di Latte New York Palace Hotel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika