REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar aparat keamanan tak melakukan tindakan represif dalam mengamankan aksi yang menyebabkan kerusuhan di Kota Wamena, Papua. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden meminta seluruh pihak termasuk aparat keamanan untuk menahan diri dan menjaga keamanan bersama.
"Enggak ada perintah represif. Semuanya diminta untuk menahan diri, karena ini sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di PBB. Jadi jangan kita memunculkan situasi yang tidak bagus," jelas Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (23/9).
Selain itu, Presiden juga memerintahkan agar upaya penyelesaian kerusuhan di Kota Wamena dilakukan dengan cara proporsional dan profesional. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut diharapkan tak menimbulkan emosi berbagai pihak sehingga kerusuhan dapat dihindarkan.
Moeldoko juga membantah kerusuhan terjadi karena dipicu adanya dugaan rasisme dari seorang guru. Isu tersebut, kata dia, tak benar. "Pemicunya ada isu, ada seorang guru yang melakukan rasis, padahal itu enggak. Kapolri tadi mengatakan tidak ada itu, sudah dicek ke sekolah tidak ada yang seperti itu," ucap dia.
Ia menduga, kerusuhan yang terjadi di Kota Wamena tersebut karena adanya provokasi dari dalam negeri maupun asing. Karena itu, Moeldoko mengingatkan agar pemerintah tak terpancing dan ikut terbawa emosi dalam menyikapi kerusuhan ini.
"Setidak-tidaknya ada provokasi dari dalam, tetapi provokasi asing juga ada indikasi ke sana. Keterlibatan asing ada indikasi. Ya harapannya. Kita kan dipancing melakukan pelanggaran HAM berat. Sehingga nanti di PBB agenda itu bisa dimasukkan," jelas dia.
Seperti diketahui, kerusuhan kembali terjadi di Papua. Massa aksi demonstrasi bahkan melakukan pembakaran di sejumlah gedung di Kota Wamena, termasuk kantor Bupati Jayawijaya, rumah warga, dan juga supermarket.
Selain itu, massa juga terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dan TNI. Aksi unjuk rasa itu dipicu dugaan ujaran rasial oleh guru terhadap siswanya. Namun, menurut kepolisian, kabar dugaan ujaran rasial itu tidak benar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika