REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan salah satu hal negatif pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 adalah serangan siber yang meningkat. Arief mengaku serangan siber tersebut tidak hanya menyerang KPU sebagai institusi, tetapi juga menyerang Komisioner KPU secara personal.
"Saya sampaikan ada peristiwa yang agak miris, bagi kami serangan siber meningkat. Saya ingat 2019 banyak menuju KPU, serangan personal sedikit," ujar Arief Budiman saat memberikan sambutan peresmian tahapan Pilkada Serentak 2020 di JCC, Senayan,Jakarta, Senin (23/9).
Berdasarkan data yang dihimpun KPU, kata Arief, terdapat 5.000 serangan siber dengan berbagai macam tipe dengan sasaran serangan institusi KPU dan personal komisioner KPU. Arief mengaku juga mendapat banyak serangan siber yang langsung terkait pribadinya.
"Serangan itu nggak hanya serang KPU tapi mulai serang personil KPU, tentu agak banyak nyerang Arif Budiman yang saya ini anak siapa, keturunan siapa, saya ini kardus, jadi serangan banyak," ungkap Arief.
Menurut Arief, serangan siber ini menjadi catatan serius bagi penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan menyelenggara Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah. Namun, kata dia, tidak hanya penyelenggara pemilu, tetapi juga berbagai stakeholder pemilu agar bersama-sama memberantas dan mencegah serangan siber tersebut.
"Ini harus kita waspadai ada perubahan kultur dalam proses penyelenggaran pemilu dalam respon pemilu ditambah canggihnya teknologi, medsos berkembang pesat," tegas Arief.
Lebih lanjut, Arief mengatakan catatan positif dari Pemilu Serentak 2019 harus diteruskan dalam Pilkada Serentak 2020. Catatan positif tersebut, antara lain penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, partisipasi publik yang tinggi, kepercayaan peserta pemilu terhadap penyelenggara pemilu tinggi yang ditandai jumlah sengketa yang semakin sedikit dan informasi pemilu yang mudah diakses oleh publik baik melalui website maupun aplikasi mobile yang disediakan KPU.
"Catatan baik yang kita raih di Pemilu 2019, saya beri pesan agar penyelenggara dapat tingkatkan di Pilkada 2020 yang berlangsung di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Bukan hal mudah karena 270 daerah itu hampir separuh wilayah Indonesia. Jadi kerjasama penyelenggara pemilu dan stakeholder yang kasih dukungan dapat diteruskan dan pilkada 2020 bisa lebih sukses," tambah Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika